Inilah, Bandung.- Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan empat upaya dalam mempercepat penyerapan anggaran dalam rangka good governance yakni inovasi dalam perencanaan, pengadaan barang dan jasa, pengendalian serta pengelolaan keuangan terintegrasi.

“Inovasi yang dilakukan Pemprov Jawa Barat dalam hal perencanaan, yakni dengan melakukan Virtual Musrenbang atau musrenbang yang dilakukan langsung dengan 27 kabupaten dan kota di Jabar secara serentak melalui video conference,” kata Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, dalam siaran persnya diterima di Bandung, Kamis.

Ia menuturkan dengan mengadakan Virtual Musrenbang untuk tahap awal, maka Pemprov Jawa Barat tidak perlu ketemu langsung secara tatap muka untuk berdialog dengan bupati dan wali kota dalam sebuah tempat.

Kedua, kata dia, adalah inovasi Jabar melalui pengadaan barang dan jasa melalui Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) dan berhasil memberikan efisiensi anggaran hingga 14,20 persen atau mencapai Rp585 miliar lebih pada tahun 2015 lalu.

“Melalui LPSE ini, Jabar pun bisa menghemat atau efisiensi anggaran dari tahun 2008 hingga 2015 hingga total 13,65 persen atau mencapai Rp3 triliun lebih,” kata dia.

Selain itu, lanjut Deddy, tahun 2014 lalu LPSE Jabar meraih 17 sertifikat standar LPSE dari LKPP serta berhasil mengembangkan berbagai aplikasi pendukung layanan dengan memanfatkan Open Source.

Inovasi selanjutnya atau ketiga, yakni Pengendalian melalui pengendalian integrasi Dokumen Rencana Implementasi Pekerjaan (DRImP) dan Monev Scorecard untuk pengendalian pelaksanaan DRImP.

“Keempat, upaya dan inovasi Jabar dalam mempercepat penyerapan anggarannya, yakni dengan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah atau SIPKD,” katanya lagi.

Pihaknya mengungkapkan bahwa hingga April 2016 ini realisasi anggaran di Jabar mencapai 23,25 persen dari total anggaran pada APBD Provinsi Jawa Barat untuk Tahun Anggaran 2016 yang mencapai Rp28,6 triliun lebih.

Semua upaya percepatan penyerapan anggaran tersebut dipaparkan oleh Wagub Jabar pada acara FGD Sharing Session Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan APBD secara Good Governance yang digelar di Hotel Bumi Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu (18/5).

Menurut dia, selain Jawa Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, serta tuan rumah Provinsi Jawa Timur yang hadir memaparkan berbagai inovasi dan hal lainnya dalam pengelolaan keuangan daerahnya.