Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar meminta penanganan Lanjut Usia (Lansia) diprioritaskan pada Lansia yang tergolong miskin. Penanganan harus dilakukan dengan program langsung kepada subjek yang berdasarkan pada data-data valid.

“Kita harus cermat menangani masalah Lansia, seperti halnya kemiskinan di daerah. Lansia dari keluarga miskin harus lebih diprioritaskan daripada Lansia kelas menengah,” ujar Deddy Mizwar.

Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Kerja Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) Provinsi Jawa Barat bersama Komda Lansia Kabupaten/Kota yang bertema Harmonisasi Kegiatan Penanganan Kesejahteraan Lansia di Jawa Barat di ruang sidang Soehoed Warnaen Kantor Bappeda Jabar, Rabu (23/11/16).

Selain Wakil Gubernur, rapat diisi juga oleh pemaparan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Ir. Yerry Yanuar, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pusat Data dan Analisis Pembangunan (UPTB Pusdalisbang) H. E. Agus Ismail, S.Sos., M.Pd dan Sekretaris 1 Komda Lansia Provinsi Jawa Barat Drs. H. A. Sofyan Sastrawiria, M.Si.

Wagub melanjutkan, bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui UPTB Pusdalisbang telah memiliki data-data valid yang diolah bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappenas terkait data Lansia dan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

Diharapkan bahwa para stakeholders seperti Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten dan Kota, Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI) dan Komda Lansia serta Lembaga Swadaya Masyarakat terkait dapat menindaklanjuti program berdasarkan data keluaran Pusdalisbang tersebut.

“Data kemiskinan saat ini betul-betul by name by address. Per desa bisa dianalisis kemiskinan itu terjadi karena apa, apa penyebabnya. Di antara masyarakat miskin tersebut, 27 persen adalah keluarga miskin yang memiliki orang tua Lansia. Dan ini setiap desa di kabupaten/kota di Jawa Barat. Datanya ada. Silahkan diakses,” jelas Deddy Mizwar.

Ia berharap, bahwa dari tahun ke tahun, program penanganan harus berkelanjutan. Jika anggaran terbatas, maka program penanganan dapat diintegrasikan antara lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, bahkan sampai pemerintah desa.

“Jika bekerja berdasarkan data yang valid, program yang diimplementasikan dapat lebih terukur dan akuntabel. Program penanganan harus berkelanjutan, dievaluasi berdasarkan data yang terus diperbaharui,” tutur Deddy.