Antarajabar.com -Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menuturkan berdasarkan data terakhir BPS per Maret 2016, angka kemiskinan daerah itu mencapai 8,95 persen atau turun dibanding akhir 2015 yang mencapai 9,57 persen.
“Dengan penurunan ini, diharapkan target angka kemiskinan turun satu persen per tahun dapat tercapai,” kata Deddy Mizwar usai menghadiri Rapat Koordinasi Program Pengurangan Kemiskinan di Jawa Barat Tahun 2016 di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu.

Berdasarkan data BPS Jabar, jumlah penduduk miskin di Jabar pada September 2015 sebanyak 4.485.654 orang dan pada Maret 2015, jumlah penduduk miskin bulan September mengalami kenaikan sebesar 49.955 orang atau 1,13 persen.

Terkait dengan itu, Deddy menuturkan bahwa sangat diperlukan kerja sama antarpemerintah dan strategi pendekatan pengurangan kemiskinan yang melibatkan semua pihak dan menyeluruh.

Menurut dia, pendekatan dapat dilakukan dengan fokus yang lebih spesifik lagi, seperti langsung menyasar target misal pada rumah tangga sasaran, yang dapat dilakukan melalui perlindungan sosial, peningkatan pelayanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat usaha ekonomi.

“Kendala yang kita hadapi dalam beberapa tahun ini adalah terkait dengan kesimpang siuran data kemiskinan. Perbedaan data, kedalaman data yang sulit diukur, serta anekdot ‘data dimana-mana, tetapi dimana-mana tidak ada data’ telah menjadi problem klasik perencanaan serta pelaksanaan program penuntasan kemiskinan selama ini,” kata dia.

Hal yang ia jelaskan tersebut, berdampak pada masih munculnya perbedaan pada sasaran, serta target dalam program, atau kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan.

“Jika hal itu terus terjadi, maka sebesar apapun anggaran, hasilnya tidak akan optimal dalam menurunkan angka kemiskinan,” kata dia.

Oleh sebab itu ia menuturkan keberadaan basis data terpadu 2015, perlu dijadikan baseline data, terutama untuk sasaran dan target dari program penanggulangan kemiskinan untuk beberapa tahun mendatang.

Terkait dengan validitas data yang ada, Deddy mendorong Pusdalisbang serta TKPKD Jawa Barat dan kabupaten/ kota, untuk sesegera mungkin melakukan validasi dan sinkronisasi pendataan.

Selain itu, lanjut dia, bagi perangkat daerah lainnya pihaknya mendorong untuk menjadikan basis data terpadu tersebut sebagai dasar dalam setiap kegiatan penanggulan kemiskinan, termasuk dalam perencanaan kegiatan di Tahun Anggaran 2017.

“Efektivitas penanggulangan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh koordinasi lintas sektoral dan lintas pemerintahan, baik dalam perencanaan, maupun dalam pelaksanaannya,” katanya.

“Oleh sebab itu, keberadaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi dan kabupaten/kota harus lebih dioptimalkan, untuk mewujudkan program penanggulangan kemiskinan yang fokus pada kejelasan target, yang tepat program, tepat kegiatan, tepat lokasi, dan tepat anggaran,” kata Deddy.

Beberapa hal penting yang ia tekankan terkait peran penting TKPKD yakni melakukan koordinasi terpadu, meliputi komitmen yang kuat dalam penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), sehingga menjadi dasar dalam pengembangan Renstra dan Renja dari Perangkat Daerah terkait.

Selain itu, diperlukan pula adanya evaluasi atas berbagai kebijakan program penanggulangan yang telah dan akan dilaksanakan, sehingga alokasi anggaran kemiskinan yang direncanakan dan digulirkan, telah melalui proses koordinasi terpadu di TKPKD.

Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pengendalian atas pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan di daerah, meliputi pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut atas capaian tujuan semua program penanggulangan kemiskinan.

Selain itu kemudian pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan perangkat daerah di lapangan, lalu “leading sector” dalam evaluasi semua program penanggulangan kemiskinan daerah, serta secara sistematis melaporkan hasil pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan.