BANDUNG, INILAH KORAN — Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat triwulan IV 2017 tercatat sebesar 5,32% yang meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, sementara itu secara keseluruhan tahun sebesar 5,29% yang berada pada kisaran perkiraan Bank Indonesia sebesar 5,1% – 5,5%.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Wiwiek Sisto Widanto mengatakan, pengeluaran bersumber dari peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi dan konsumsi LNPRT. Sementara untuk lapangan usaha, penopang pertumbuhan bersumber dari LU industri pengolahan dan konstruksi.

“Terdapat beberapa faktor pendorong pertumbuhan di triwulan IV 2017, antara lain persiapan penyelenggaraan Pilkada 2018, meningkatnya investasi bangunan tercermin dari terus berlangsungnya pembangunan proyek infrastruktur, meningkatnya kegiatan konstruksi khususnya dalam percepatan penyelesaian proyek infrastruktur pemerintah serta peningkatan konsumsi rumah tangga menjelang dan pada saat Natal dan libur akhir tahun,” ujar Wiwiek dalam paparannya di Bandung,

Terkait stabilitas keuangan Jabar, jelasnya kinerja intermediasi perbankan terpantau membaik. Hal ini diindikasi dari penyaluran kredit yangmeningkat di tengah melambatnya pertumbuhan DPK. Demikian untuk pP

penyaluran kredit lokasi proyek di Jabar pada Januari 2018 tercatat sebesar Rp607,64 Triliun dengan pertumbuhan sebesar 7,92% (yoy), meningkat dibanding akhir triwulan IV 2017 sebesar 7,81%.

Peningkatan ini antara lain didorong oleh perkembangan suku bunga yang juga terus menurun. Namun seiring dengan meningkatnya penyaluran kredit, risiko kredit juga ikut meningkat yang tercermin pada peningkatan Non Performing Loan (NPL) dari 3,19% pada akhir triwulan IV 2017 menjadi 3,48% pada Januari 2018.

Dari sisi korporasi, pertumbuhan kredit juga terpantau meningkat dari 3,03% menjadi 3,04%. Namun kenaikan ini juga diikuti dengan peningkatan NPL menjadi sebesar 5,61%. Sementara itu pada sisi rumah tangga, penyaluran kredit juga tercatat tumbuh meningkat dari 15,93% menjadi 16,07% dengan rasio NPL yang meningkat ke level 2,09%.

“Secara sektoral, meningkatnya pertumbuhan kredit terjadi pada beberapa sektor utama yakni industri pengolahan dan konstruksi.

Dari aspek sistem pembayaran, pada Januari 2018 Jabar kembali mengalami net inflow dan transaksi melalui sistem pembayaran non tunai khususnya kliring juga mengalami peningkatan,” bebernya.

Ia mengungkapkan, pada sistem pembayaran tunai, Jabar tercatat mengalami net inflow sebesar Rp10,6 Triliun pada Januari 2018. Angka ini meningkat cukup signifikan dibanding Desember 2017 yang mengalami net outflow sebesar Rp1,59 Triliun. Peningkatan ini diperkirakan akibat efek seasonal pasca berlalunya libur akhir tahun sehingga likuiditas kembali masuk ke perbankan.

Sementara pada sistem pembayaran non tunai, kliring melalui SKNBI menunjukkan adanya peningkatan nominal pada Januari 2018 dibanding bulan sebelumnya dengan tumbuh dari -1,9% (yoy) menjadi -0,9% (yoy). Di sisi lain, perkembangan transaksi melalui BI-RTGS pada Januari 2018 tercatat menurun dibanding bulan sebelumnya, yakni dari Rp14,74 Triliun menjadi Rp10,88 Triliun.

Demikian juga pada pertumbuhan nilai transfer dana sampai pada posisi Januari 2018 meningkat dibanding posisi akhir Desember 2017, kecuali pada transfer dana ke luar (outgoing).

“Begitu pula pula dari sisi pertumbuhan volume transfer dana. Sambungnya, terdapat 5 Penyelenggara Transfer Dana (PTD) di Jawa Barat dan masih terdapat 1 PTD dalam proses perizinan. Dilihat dari negara tujuan transfer dana melalui PTD di Jabad, negara dengan nilai transfer outgoing terbesar adalah China, sebesar Rp17,09 Miliar. Sedangkan negara asal transfer dana melalui PTD di Jabar, dengan nilai terbesar Saudi Arabia sebesar Rp315,94 Miliar.

Sementara itu, hasil survei mengindikasikan, ekonomi Jabar pada awal triwulan I 2018 masih tumbuh. Hal ini juga didukung keyakinan konsumen secara umum masih optimistis perekonomian relatif stabil pada awal triwulan I 2018 yang tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Jabar berada pada level 134, sama seperti hasil survei bulan sebelumnya.

“Hal ini didukung oleh Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) yang meningkat dari 117 menjadi 120, di tengah Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang menurun dari 151 menjadi 148. Sementara itu dari Survei Penjualan Eceran pada awal triwulan I 2018 mengindikasikan penjualan eceran diprediksi menurun dikarenakan daya beli masyarakat yang belum menunjukkan peningkatan,” rincinya.

Lanjut dia, hal tersebut terindikasi dari perkiraan IPR yang menurun berada pada level 253,4 dan pertumbuhan tahunan sebesar -19,1% (yoy), dikarenakan IPR mayoritas kelompok barang diprediksi menurun dan memiliki pertumbuhan tahunan yang negatif.

Terakhir, hasil Survei Harga Properti Residensial dan Komersial pada triwulan I 2018 mengindikasikan harga properti residensial diperkirakan tumbuh melambat sebesar 4,52% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan IV 2017 dengan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) yang diperkirakan berada pada level 263,86. Berdasarkan tipe rumah, perlambatan terjadi pada semua tipe.

Wiwiek memaparkan, inflasi Jabar pada Januari 2018 tercatat sebesar 0,83% (mtm), 0,83% (ytd), dan 3,69% (yoy) yang meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Tekanan inflasi pada bulan ini didorong oleh andil di seluruh kelompok khususnya bahan makanan yang dipengaruhi oleh menurunnya pasokan akibat beberapa komoditas yang masih dalam musim tanam.

Realisasi inflasi Jabar pada bulan ini tercatat berada di atas nasional (3,25%, yoy), namun masih dibawah rata-rata historis (2014-2017), yaitu sebesar 5,25% (yoy). Berdasarkan disagregasinya, pada bulan Januari inflasi Jabar disumbang oleh ketiga kelompok yaitu volatile food, core inflation, dan administered prices.

“Kelompok volatile food terutama disumbang oleh tingginya harga beras, daging ayam ras, cabai rawit dan cabai merah. Tingginya harga beras dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan beras pada saat musim tanam padi,” tandasnya.

Secara umum, inflasi Jabar pada Januari 2018 masih dalam kisaran target nasional, yaitu 3,5 ± 1%. Sementara itu, prospek inflasi Jabar pada triwulan I maupun keseluruhan tahun 2018 diperkirakan dapat berada pada target inflasi nasional sebesar 3,5% ± 1% (yoy) dengan asumsi tidak ada kenaikan administered prices.

“Untuk tetap menjaga inflasi di tahun 2018 berada pada level yang ditargetkan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jabar

memiliki strategi pengendalian inflasi melalui sinergi antara BI bersama dinas instansi terkait anggota TPID,” katanya.

Ungkap Wiwiek, strategi tersebut mengacu pada 6 aspek utama yang tercantum dalam Roadmap TPID Jabar, yakni aspek Sumber Daya Manusia (SDM), aspek infrastruktur/Logistik, aspek Konektivitas, aspek Kelembagaan, aspek Tata Niaga, dan aspek Teknologi.

Di sisi lain Wiwiek juga menginformasikan,

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 14-15 Februari 2018 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate tetap sebesar 4,25%, dengan suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 3,50% dan Lending Facility tetap sebesar 5,00%. Keputusan ini berlaku efektif sejak 19 Februari 2018.

Kebijakan tersebut konsisten dengan upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta turut mendukung pemulihan ekonomi domestik. Bank Indonesia juga menilai, pelonggaran kebijakan moneter yang telah ditempuh sebelumnya berpotensi mendorong momentum pemulihan ekonomi domestik.

“Ke depan, BI optimistis terjaganya stabilitas perekonomian akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Sejumlah risiko tetap perlu diwaspadai, baik yang bersumber dari eksternal seperti peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global terkait ekspektasi kenaikan Fed Fund Rate (FFR) yang lebih tinggi,” ujar Wiwiek.

Lanjut dia, risiko lain yang peru diantisipasi, bersumber dari peningkatan harga minyak dunia. Sementara dalam negeri, persoalan masih terkait konsolidasi korporasi yang terus berlanjut, intermediasi perbankan yang belum kuat dan risiko inflasi. Untuk itu, BI akan terus mengoptimalkan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan dengan proses pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung.