MANADO, PIKIRAN RAKYAT — Tiga kepala daerah di Provinsi Jawa Barat dianugrahi tanda kehormatan Satyalancana Pembangunan, karena dinilai memiliki komitmen yang tinggi terhadap program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Ketiga kepala daerah tersebut adalah Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra, Bupati Garut Rudy Gunawan, dan Walikota Banjar Ade Uu Sukaesih. Lantaran Presiden RI Joko Widodo berhalangan hadir, penyerahan penghargaan dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan Maharani. Selain tiga kepala daerah asal Jabar, penghargaan serupa diberikan kepada 17 kepala daerah lainnya dari berbagai daerah di Indonesia. Pemberian penghargaan dilakukan di Graha Gubernuran, Kota Manado, Sulawesi Utara, Jumat 6 Juli 2018 malam. Penyerahan tanda kehormatan tersebut menjadi salah satu rangkaian dari peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXV Tahun 2018. Selain Satyalancana Pembangunan, juga diberikan penghargaan lain yang berkaitan dengan program-program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Kepala Perwakilan BKKBN Jabar Sukaryo Teguh Santoso mengatakan, penghargaan Satyalancana Pembangunan dulu diistilahkan dengan Satyalancana Wira Karya. Anugrah tersebut, kata dia, merupakan salah satu penghargaan tertinggi dari Presiden RI kepada pemimpin-pemimpin di daerah. “Dalam hal ini gubernur, wali kota dan bupati, yang memberikan komitmen luar biasa, sesuai dengan indikatornya, terhadap program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga, selama minimal dua tahun terakhir ini,” kata Teguh. Tahun lalu nihil Dia bersyukur bahwa pada tahun ini terdapat kepala daerah di Jabar yang memperoleh Satyalancana Pembangunan. Pasalnya, pada tahun lalu tidak ada bupati/walikota di Jabar yang mendapatkannya. Teguh berharap, penguatan program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga di Kabupaten Cirebon dan Garut, serta Kota Banjar dapat semakin baik. “Ukurannya tentu dari aspek ketenagaan atau sumber daya manusia, itu harus ditata dengan baik, atau ada penambahan tenaga di lapangan. Kemudian yang kedua dukungan anggaran, dan kebijakan-kebijakan daerah yang terkait dengan program tersebut. Yang sekarang sudah dinilai baik, maka ke depan minimal dapat dipertahankan, syukur-syukur ditingkatkan lagi,” tuturnya. Buat daerah yang lain, dia berharap dapat mencontoh daerah-daerah yang telah mendapatkan Satyalancana Pembangunan. Kanwil BKKBN Jabar, kata dia, juga akan mengajukan daerah lain yang dinilai memiliki program-program BKKBN yang baik untuk mendapatkan penghargaan serupa. “Beberapa daerah lainnya yang saat ini belum menerima penghargaan ini, bukan berarti tidak bisa. Namun, ada beberapa kriteria yang belum terpenuhi. Misalnya, waktunya belum sampai dua tahun. Tahun depan kami akan ajukan lagi. Seiring dengan adanya 16 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada, kalau kepala daerahnya baru, ini harus diajukan lagi,” katanya. Teguh menjelaskan, untuk memperoleh penghargaan Satyalancana Pembangunan, para pemimpin di daerah ini sebelumnya harus sudah menerima Manggala Karya Kencana dari Kepala BKKBN. Pada tahun ini, penghargaan tersebut diberikan kepada pemimpin daerah di Kabupaten Kuningan, Kota Bogor, dan Kota Depok. “Nah, untuk Manggala itu diterimanya oleh tiga istri pimpinan kepala daerah, selaku ketua tim penggerak PKK. Pertama untuk TP PKK Kabupaten Kuningan, TP PKK Kota Bogor, dan TP PKK Kota Depok. Ketiganya ini diajukan tahun kemarin tidak lolos, alhamdulillah tahun ini lolos,” ucapnya. Di samping Satyalancana Pembangunan, terdapat lima jenis penghargaan lainnya yang diberikan kepada pihak-pihak yang dianggap berperan aktif dalam program-program BKKBN. Satyalancana Wira Karya diberikan kepada dua instansi. Manggala Karya Kencana untuk 74 gubernur, walikota, bupati, dan ketua TP PKK. Selanjutnya Wira Karya Kencana untuk 4 profesi. Cipta Karya Kencana untuk 2 mitra kerja BKKBN. Kemudian ada Dharma Karya Kencana untuk 17 mitra kerja BKKBN, termasuk untuk dr. Pepen Sofyan Effendi dan dr. Oong Riyanto yang berasal dari Jabar.