Gubernur Provinsi Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan membuka acara Sosialisasi Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (16/04), di Ruang Sidang Ir. Soe Hoed Warnaen, Bappeda Jabar. Agenda tersebut dihadiri oleh Dirjen Keuangan Daerah Kementrian dalam Negeri, Badan Pemeriksaan Keuangan Jabar (BPK), Kepala Bappeda Jabar dan perwakilan BPKP Jabar.

Dirjen Keuangan Daerah Kementrian dalam Negeri dalam sambutannya menyampaikan, Saya senang sekali dan merasa bangga “kata dia”, betapa komitmennya pemerintah Jabar dibawah kepemimpinan Gubernur  mendukung sosialisasi penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

“Sesuai dengan catatan kami, Jabar sering meraih WTP, “hebat memang Jabar dibawah kepemimpinan Aher ini” tuturnya.

Beliau juga mengucapkan Selamat kepada Ciamis, Majalengka, Kota Banjar, Kota Depok dan Kota Cimahi yang telah meraih opini WTP.

Lebih lanjut beliau mengingatkan, SAP wajib melaksanakan, siapkan regulasi, siapkan SDM, siapkan aplikasi. Komitmen Kepala Daerah dengan DPRD dalam Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual harus tetap mempertahankan bagi yang WTP, dan bagi yang belum WTP, dapat memanfaatkan guna penguatan dan penerapan untuk berupaya mendapatkan opini WTP.

Motivasi dan upaya meningkatkan transfaransi “kata dia”, para Sekda, Bupati dan Walikota, selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah dan  selaku ketua TAPD, wajib memfasilitasi dan mengkoordinasikan SKPKD dan SKPD dalam penyusunan dan penyajian laporan Berbasis Akrual sesuai standar administrative pemerintahan pada Tahun 2015 dilingkungan pemerintahan Daerahnya masing-masing.

Terkadang ada yang bekerja untuk sesuatu yang benar tetapi dengan cara yang salah, dan ada pula yang melaksanakan pekerjaan yang salah dengan cara yang benar. Namun yang ingin kita kerjakan kedepan adalah mengerjakan sesuatu yang benar dengan cara yang bernar, yang Amar ma‘ruf nahi munkar” tuturnya.

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basic akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Penyusunan laporan keuangan yang selama ini berbasis kas akan menjadi berbasis akrual yang wajib diterapkan oleh seluruh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Gubernur Jabar “Kang Aher” menuturkan, mengenai Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual itu, kalau kemudian dikatakan lebih sulit, pasti lebih sulit” tuturnya.

Tetapi kalau kita dedikasikan untuk kebaikan Negeri kita untuk lebih transfaran dan akuntable dari anggaran yang kita laksanakan akan menjadi ringan, karna nuansanya memanfaatkan anggaran Negara semanfaat dan seefektif mungkin.

Ini adalah sebuah usaha kita sebagai bangsa untuk menghadirkan Indikator yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat, baik idikator perencanaan, input, proses maupun indicator output dan outcome. Keseluruhannya akan tergambar pada laporan keuangan berdasarkan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual tadi.

“Ini akan mendorong kita semuanya untuk berbuat adil dan jujur” jelasnya.*** (Rizal)