KOTA CIMAHI – Gubernur Jabar Dedi Mulyadi melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) pembangunan underpass Cimahi di Jl. Gatot Subroto, persilangan dengan rel KA Cimahi, Senin (12/10/2026).

Dalam inspeksinya KDM, sapaan akrab Gubernur Jabar, langsung berdialog dengan para pekerja konstruksi menanyakan upah mereka. Sebagian dari mereka tampak ragu menyebutkan upah yang diterima, namun KDM meminta agar disebutkan saja.

“Upah itu tidak boleh dikurangi, harus sesuai kontrak kerja, kalau Rp140.000 ya Rp140.000, jangan kurang,” tegasnya.

Dari kunjungan mendadak tersebut terungkap upah para pekerja dari mulai mandor hingga laden atau pembantu tukang. Seharusnya mandor diberi upah Rp130.000 per hari, tukang Rp140.000, laden Rp120.000 per hari. Sementara bagian las baja beda lagi upahnya. Rata-rata mereka dibayar Rp150.000 per hari.

Fakta yang terungkap di lapangan, upah mereka rata-rata berkurang antara Rp10.000 hingga Rp20.000 per orang per hari. Hal itu didapat KDM berdasarkan dialog langsung dengan para pekerja.

Selain menanyakan upah, KDM juga memastikan para pekerja diasuransikan.

“Ini harus diasuransikan ketenagakerjaan, tidak boleh tidak, tegasnya kepada kepala proyek dari Pemprov Jabar,” tegas KDM.

Sebelumnya ada dialog dengan para pekerja, yang mengaku mereka tidak diasuransikan. Namun, setelah ditanyakan kepada pimpinan proyek, para pekerja sudah diminta mengumpulkan kartu tanda penduduk (KTP) saat awal bekerja untuk keperluan asuransi ketenagakerjaan.

Saat sidak di lapangan, KDM didampingi oleh Wali Kota Cimahi Ngatiyana dan beberapa pejabat Kodim Cimahi.

Kepada Ngatiyana, KDM menawarkan penambahan anggaran proyek underpass Gatot Subroto dari APBD Kota Cimahi sebesar Rp12 miliar.

“Mangga tah Pak Wali, bilih bade nambihan, 12 miliar,” kata KDM.

Ngatiyana lalu menyampaikan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemprov Jabar terkait anggaran underpass Gatot Subroto. Untuk pembangunan Underpass Gatot Subroto Kota Cimahi, Pemprov Jabar mengeluarkan anggaran Rp126 miliar dari APBD Jabar murni 2026.

HUMAS JABAR
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat