Bandung, Bappeda Jabar.- Ada yang berbeda pada apel pagi di Bappeda Jabar, Senin (1/2). Bila sebelumnya apel rutin selalu dipimpin pejabat struktural Bappeda, kali ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Iwa Karniwa. Iwa hadir sesaat sebelum apel dimulai, lengkap dengan seragam perlindungan masyarakat (Linmas) dan tanda pangkat di pundak.

“Ini pertama kali saya apel di Bappeda. Saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada jajaran Bappeda yang telah bekerja serius dan penuh kerja keras, sehingga berhasil meraih penghargaan berturut-turut,” ujar Iwa saat mengawali memimpin apel.

Sekda pertama yang dipilih melalui sistem merit alias atau seleksi terbuka ini mengatakan, peran Bappeda dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) begitu penting terutama pada percepatan pembangunan. Bappeda hadir sebagai tim perencana bersama Biro Keuangan yang menjalankan fungsi penganggaran (budgeting) dan Biro Administrasi Pembangunan sebagai tim evaluasi dan pengendalian.

“Kita sedang melakukan percepatan dalam beberapa hal. Pada saat yang sama kita melakukan sinkronisasi perencanaan daerah dengan RPJMN. Secara khusus kita sedang merencanaan 14 jalan tol, kemudian LRT, waduk, dan lain-lain. Nilainya sangat besar,” ungkap Iwa.

Untuk keperluan tersebut, sambung Iwa, jajaran Bappeda harus menguasai betul kondisi lapangan. Dia mencontohkan, kepala bidang fisik di Bappeda harus mengetahui panjang jalan provinsi, status jalan, dan lain-lain. Dengan demikian, maka akan diketahui perubahan jalan provinsi yang menjadi jalan nasional atau jalan kabupaten dan kota yang menjadi jalan provinsi. Begitu juga dengan perkembangan sektor perkebunan, kehutanan, dan lain-lain. Kondisi tersebut menjadi dasar perencanaan dan anggaran.

“Keputusan harus cepat. Perencanaan tata ruang harus dilakukan percepatan. Dengan demikian, pembangunan bisa dengan cepat. Sehingga, kita jadi agen (pembangunan) dengan cepat, sehingga bisa mengatasi masalah di lapangan,” tandas Mantan Kepala Badan Pengawas Daerah atau Inspektorat Kota Cimahi.

Percepatan juga perlu dilakukan ketika merencanaan pembangunan di cekungan Bandung. Iwa mewanti-wanti agar Bandung Raya jangan sampai terlambat dalam perencanaan. Contoh terlambatnya tata ruang perkotaan tersebut ada di Jakarta dan sekitarnya. Menurutnya, Jakarta dan kawasan Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta (Bodebek Karpur) sudah sulit dilakukan penataan ruang.

“Beberapa waktu lalu ada konsultan dari Prancis yang akan merencanakan tata ruang Jakarta. Mereka akhirnya balik lagi karena menilai tata ruang Jakarta tidak mungkin bisa ditata lagi. Nah, jangan sampai Bandung seperti Jakarta. Menurut perkiraan, tahun 2018 nanti akan terjadi traffic jam di Bandung akibat tidak tertatanya transportasi. Ini perlu tata ruang, termasuk di dalamnya mengatur kereta dan angkutan antarmoda yang efektif,” ungkap Iwa.

Berdasarkan informasi, Bandung dibangun untuk dihuni 600 ribu orang. Sekarang penduduk Bandung sudah 3 juta jiwa. Ini menjadi kondisi yang berat untuk wali kota. Harus ada transportasi massal seperti LRT atau kereta ringan.

Bila rencana itu berjalan lancar, maka kelak penduduk tidak serta-merta harus menumpuk di pusat kota. Warga bisa tinggal di Jatinangor di Kabupaten Sumedang atau Rongga Kabupaten Bandung Barat. Dari rumah, mereka tinggal berjalan menuju shelter bus untuk kemudian menyambung perjalanan dengan kereta. “Jauh dari Bandung tapi bisa cepat sampai di Bandung,” pungkas Iwa.(NJP)