Bisnis.com, BANDUNG—Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa memastikan penerapan e-government di provinsi sudah berjalan dengan baik. Iwa mengatakan meski begitu sudah saatnya mulai beralih pada tata kelolanya, agar dapat terus dijaga keberlangsungannya.Karena itu diseminasi mengenai tata cara pendaftaran sistem elektronik layanan publik penyelenggara negara, yang salah satu tujuannya untuk dapat saling berbagi atau replikasi penggunaan sistem elektronik yang sudah terdaftar, sangat bermanfaat bagi semua. “Demikian pula materi mengenai sistem manajemen pengamanan informasi yang diatur dalam peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 4 tahun 2016 merupakan cara kita menerapkan tata kelola teknologi informasi atau IT,” katanya usai penyerahan sertifikat iso 27001 : 2013 dan diseminasi Permenkominfo di Aula Barat, Gedung Sate, Bandung, Selasa (13/12/2016). Menurutnya dalam tata kelola teknologi informasi terdapat beberapa metode, salah satunya sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) ISO 27001:2013. “Saat ini pada pemerintah daerah provinsi Jawa Barat baru balai LPSE yang telah menerapkan sejak tahun 2013 lalu, dan tahun ini merupakan sertifikasi untuk kedua kalinya,” tuturnya. Di samping penerapan ISO 27001, pengelola sistem elektronik dapat pula menerapkan indeks keamanan informasi untuk sistem elektronik kategori rendah. Penetapan kategori ini diatur dalam permenkominfo 4 tahun 2016 dan diminta informasinya pada permen kominfo nomor 10 tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran sistem elektronik instansi penyelenggara negara. “Sudah saatnya perangkat daerah penyelenggara sistem elektronik untuk didaftarkan pada portal layanan publik dengan menyerahkan data dan informasi kepada kepala balai lpse sebagai pejabat pendaftar sistem elektronik,” katanya. Demikian pula Iwa menekankan agar segera menerapkan tata kelola teknologi informasi dengan menggunakan indeks keamanan informasi atauSNI/ISO 27001 tergantung kategorinya, rendah, tinggi atau strategis.