KOTA BANDUNG – Dalam rangka Pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan (PPK) DAS Citarum, Satgas PPK DAS Citarum gelar Rapat Koordinasi Progres Kemajuan dan Evaluasi Program Citarum Harum, Rabu (5/2/2020). Rakor ini dihadiri oleh Panglima Kodam III/Siliwangi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perangkat Daerah (PD) Provinsi Jawa Barat terkait, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota di sekitar Sungai Citarum, Komandan Sektor (Dansektor), Polda Jabar dan Tim Ahli PPK DAS Citarum.

Panglima Kodam III/Siliwangi sekaligus Wakil Komandan Satgas PPK DAS Citarum, Nugroho Budi Wiryanto membuka acara dengan mengharapkan sinergitas dari seluruh lapisan untuk mewujudkan Citarum Harum. Ia mengatakan, permasalahan yang ada pada Citarum merupakan hal yang sangat kompleks, diantaranya ialah sampah, endapan sedimen dan budaya masyarakat yang masih membuang sampah dan kotoran ke sungai. Oleh karenanya, kerjasama dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, media massa, budayawan, TNI, Polri, dan masyarakat sangat diperlukan.

“Kita harus pikirkan bersama-sama agar dapat menyelesaikan ini tepat waktu sesuai Perpres (Peraturan Presiden No. 15/2018). Mari bersama-sama ciptakan Citarum yang harum dengan bersinergi,” ucap Pangdam III/Siliwangi.

Sementara itu, sebagai bahan evaluasi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat, M. Taufiq Budi Santoso menyampaikan hasil Survei Persepsi Masyarakat terhadap Pembangunan Jawa Barat di DAS Citarum Tahun 2019.

Hasilnya, ada beberapa program yang dianggap penting oleh masyarakat di sekitar DAS Citarum. Menurut hasil survey, Program Penanganan dan Pencegahan Limbah Industri merupakan hal yang penting. Diikuti Program Pemulihan Lahan Kritis pada posisi kedua. Ketiga, Program Pencegahan dan Penanganan Limbah Peternakan. Program Pencegahan dan Penanganan Limbah Cair Domestik dan Program Pencegahan dan Pengelolaan Sampah Domestik menempati posisi keempat dan kelima program yang dianggap penting.

Taufiq pun menyampaikan apresiasinya kepada TNI, menurut hasil survey, keberadaan TNI dinilai berpengaruh dan penting terhadap perwujudan Citarum Harum dan penanganan DAS Citarum. Selanjutnya, ia mengharapkan peran lebih banyak dari Perangkat Daerah yang langsung dirasakan oleh masyarakat yaitu lurah, RT dan RW.

Pernyataan tersebut pun diamini oleh Ketua Harian Satgas Citarum, Dedi Kusnadi Thamim. Ia mengatakan bahwa tidak akan selamanya TNI dan/atau Polri berada di DAS Citarum. Pada akhirnya, DAS Citarum kelak akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, hingga RW dan RT setempat.

“Mereka (masyarakat) yang nantinya akan melakukan alih fungsi tugas sebagaimana yang dilakukan oleh Dansektor,” tuturnya.

Terkait hal tersebut, Dedi mengharapkan Dansektor untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada pejabat wilayah yang menangani permasalahan Citarum.

Taufiq menambahkan, pada hasil survey, masyarakat DAS Citarum menyampaikan bahwa isu kemiskinan dan ketenagakerjaan tidak lebih baik dari tahun sebelumnya.

“Mereka ingin kemiskinan dan masalah kesempatan kerja ditangani oleh penanganan DAS Citarum,” ucap Taufiq. Walau begitu, tingkat optimisme masyarakat akan terwujudnya Citarum Harum cukup tinggi, pun dengan respon partisipasi menuju Citarum Harum.

Dedi berkata, yang diperlukan dalam penanganan DAS Citarum ialah harmonisasi regulasi yang mengatur penanganan DAS Citarum, baik dari Pusat, Provinsi, sampai Kabupaten/Kota.