TEMPO.CO, BANDUNG – Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, rancangan jalan tol dalam kota terusan jalan tol Soreang-Pasirkoja (Soroja) menuju Pusdai dimasukkan dalam revisi Rencana Tata Ruan Wilayah (RTRW) Jawa Barat. “Tinggal dibahas megnenai kesesuaian ruang. Kebetulan Tata Ruang (RTRW)  provinsi sedang dalam proses pembahasan,” kata dia di Bandung, Kamis, 23 Agustus 2018.

Iwa mengatakan, saat ini tengah berlangsung pembahasan revisi RTRW Jawa Barat. “Sekarang sedang dalam proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah untuk provinsi. Sehingga itu bisa sebagai usulan untuk bisa dimasukkan ke dalam revisi tata ruang yang sedang berlangsung,” kata dia.

Iwa mengatakan, rencana jalan tol dalam kota tersebut juga dirancang tersambung dengan rencana jalan tol dalam kota Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) yang akan dibiayai pembangunannya oleh Jepang lewat JICA. “Nanti nyambung dengan BIUTR menjadi interkonektivitas sehingga masyarakat tidak tertumpuk di kota. Jadi antar wilayah tidak melalui jalan kota. Ini akan mengurangi kemacetan,” kata dia.

Menurut Iwa, rencana jalan tol BIUTR sendiri masih terganjal dana pembebasan lahan. “Tempo hari pihak pusat sudah siap, hanya masalahnya ada di (pemerintah) provinsi dan kota, terkait dengan permintaan pihak JICA harus ada MOU sharing budget,” kata dia.

JICA meminta kepastian komitmen pendanaan pembebasan lahan itu tertuang dalam Naskah Kesepahaman antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Barat, serta pemerintah Kota Bandung sebagai syarat mengucurkan pendanaan untuk konstruksi jalan tol BIUTR. “Sharing budget terkait pembebasan lahan itu kemarin tertunda karena pemprov Jawa Barat ada keterbatasan anggaran untuk (membiayai) pilkada serentak hampir Rp 1,2 triliun,” kata Iwa.

Iwa mengatakan, mayoritas lahan jalan tol BIUTR kendati dibangun melayang di atas jalan, tetap membutuhkan pembebasan lahan terutama di seputaran pintu keluar tol tersebut. Dia tidak merinci kebutuhan lahan tersebut. “Kalau hitungan Bappeda masih konsep kasar itu (kebutuhan dana pembebasan lahan) antara PR 500-600 miliar. Itu cukup besar untuk APBD provinsi. Ini akan kita komunikasikan dengan gubernur terpilih,” kata dia. (Ahmad Fikri )