Sumedang, (PR).- Pemerintah Kabupaten Sumedang akan melakukan evakuasi paksa terhadap warga Jatigede yang sampai sekarang masih bertahan di daerah genangan Waduk Jatigede. Evakuasi paksa itu dimaksudkan agar orang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede segera pindah ke tempat aman di luar genangan.

“Apabila warga masih tetap bertahan tinggal di rumahnya walaupun air sudah masuk ke perkampungan, kami akan me-lakukan evakuasi paksa untuk penyelamatan,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Zaenal Alimin seusai Rakor Penanganan Setelah Penggenangan Waduk Jatigede di Aula Tampomas, kantor Induk Pusat Pemerintahan Pemkab Sumedang Jalan Prabu Gajah Agung, Rabu (27/1/2016).

Menurut Zaenal, upaya evakuasi paksa itu kemungkinan dilakukan terhadap lima orang warga di Dusun Bantarawi dan sekitar 150 kepala keluarga di Dusun Bojongsalam, Desa Padajaya, Kecamatan Wado. Mereka memilih tetap bertahan tinggal di rumahnya karena menuntut pembayaran ganti rugi dampak sosial dari pemerintah pusat. Sementara pemerintah pusat tidak memberikan ganti rugi karena mereka belum terdaftar sebagai penerima kompensasi yang ditetapkan SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. “Walaupun belum terdaftar, mereka tetap menuntut ganti rugi. Ada juga yang menolak pindah karena mereka begitu yakin daerahnya tidak akan tergenang walaupun faktanya wilayahnya akan ikut tergenang,” kata Zaenal Alimin.

Beronjong

Wakil Bupati Sumedang Eka Setiawan mengatakan, Pemkab Sumedang akan membantu memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat Jatigede yang sudah pindah ke tempat relokasi di tanah kas desa. Bantuan itu di antaranya memasang beronjong di lahan yang labil. Kondisi lahan di tempat relokasi berupa tanah urukan yang rawan longsor. Terlebih, saat ini musim hujan sehingga tingkat kerawanannya cukup tinggi.

“Untuk penyediaan beronjong, saya sudah menginstruksikan masing-masing dinas dan SKPD untuk menyediakan 5 sampai 10 beronjong yang sudah terisi batu. Beronjong akan dipasang di tanah rawan longsor,” ujarnya.