Bappeda Provinsi Jawa Barat kembali melakukan persiapan menjelang pelaksanaan Musrenbang. Pada Senin (03/03) diadakan rapat persiapan Musrenbang di Recorded Meeting Room (Ruang Sidang B) pada pukul 13.30 WIB. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Barat Ir. H. Husain Achmad, MM dan dihadiri oleh seluruh kepala Bagian Bappeda Provinsi Jawa Barat dan perwakilan dari tiap-tiap bidang. Rapat dibuka dengan perkenalan pejabat-pejabat baru Bappeda Provinsi Jawa Barat. Terdapat lima pejabat baru yang menjabat. Adapun pembahasan utama tidak lain adalah mengenai Persiapan Musrenbang. Bappeda Provinsi Jabar melakukan review mengenai semua persiapan, baik teknis maupun non-teknis, khususnya jadwal pelaksanaan dan kesiapan dari tim yang akan berangkat dan mengikuti kegiatan Musrenbang Kabupaten/Kota. Mengingat Musrenbang Kabupaten/Kota serentak akan diselenggarakan di bulan Maret. Seperti Cianjur yang menyelenggarakannya tepat di esok hari pada tanggal 4 Maret 2014. Mengenai paparan RKPD, sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Barat mengharapkan akan adanya masukan khusus bertema kewilayahan. Misalnya isu perbatasan untuk wilayah Cianjur. Beliau juga mengharapkan bahwa tiap-tiap bidang di Bappeda Provinsi Jawa Barat mengupayakan dan membantu agar semua OPD/Biro yang berkaitan dengan semua bidang tersebut segera melakukan entri data dalam RKPD Online. Peserta rapat sepakat bahwa deadline yang ditentukan adalah esok hari karena admin berencana untuk mengolah data yang masuk pada hari rabu. Berdasarkan data dari usulan kegitaan OPD/Biro hingga tanggal 24 Februari 2014 pukul 18.00 WIB, jumlah usulan tercatat sebanyak 1.831 kegiatan. Persyaratan pengusulan kegiatan pun harus disertakan dengan mengunggah legalitas berupa KAK, Proposal kegiatan dengan ketentuan tipe data berupa PDF dan maksimum 10 MB per kegiatan. Sedangkan untuk OPD/Biro yang belum melaksanakan entri data tercatat sebanyak 12 OPD/Biro, di antaranya adalah Badan Ketahanan Pangan Daerah; Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; Badan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah; Biro Administrasi Perekonomian; Biro Keuangan; Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama; Biro Pemerintahan Umum; Biro Pengelolaan Barang Daerah; Biro Pengembangan Sosial; Dinas Pendidikan; Inspektorat Provinsi Jawa Barat; dan Satuan Polisi Pamong Praja. Pada intinya, tim yang akan mengawal kegiatan Musrenbang harus memiliki bekal dan bahan. Masing-masing bidang perlu untuk melakukan data report dari kabupaten/kota yang kemudian akan diolah nantinya. Semua usulan-usulan strategis di semua sektor mesti ditinjau kembali. Khusus untuk isu lanjutan, diharapkan jangan sampai terputus. Pada akhirnya usulan-usulan tersebut harus masuk ke dalam RKPD Online. ***