Kamis 06 Maret 2014, Bappeda Provinsi Jawa Barat kembali menggelar rapat pembahasan rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Jawa Barat untuk Tahun 2015. Rapat tersebut berlangsung di ruang sidang Soehoed WarnaenBappeda Jabar pada pukul 09.30 WIB. Peserta rapat dihadiri oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2015, OPD/Biro Provinsi, Bappeda Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

Rapat dipandu oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Barat Ir. H. Husain Achmad, MM. SementaraKepala Bappeda Jawa Barat Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA, dan Kepala Inspektorat sebagai pengisi materi arahan.

Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat menyampaikan arahan sebagai berikut: pertama, pada tahun ini Musrenbang itu harus ditandatangani oleh multi pihak supaya terlihat unsur keterbukaan, mulai dari akademisi, kumunitas umum, pengusaha dan kepemerintahan. Bahkan dalam musrenbang Kabupaten/kotapun harus mengundang anggota dewan dengan dapil daerah setempat, agar mendengar usulan-usulan dalam RKPD. Kedua, Kabupaten/Kota perlu membuat domumen-dokumen pembangunan yang didanai oleh APBD itu sendiri maupun yang akan dikerja samakan dengan Provinsi ataupun Pusat. Ketiga, Masing-masing bidang memberikan 5 usulan, dan yang berkaitan dengan visi-misi Gubernur tidak usah dicantumkan.

Selain itu kepala Bappeda memaparkan mengenai target perbaikan kesejahteraan masyarakat. Sampai hari ini yang disebut miskin itu belum didefinisikan, hanya ada sebuah konsensus, yaitu sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin. Targetnya pertama adalah keluarga sangat miskin. Seluruh kepala keluarga yang masuk pada keluarga sangat miskin harus diambil fotonya, foto tersebut adalah foto wajah, foto rumah dari kejauhan, foto ruang tamu, foto dapur dan kamar mandi. OPD berjugas untuk memverifikasi, kalau tidak ada tanda tangan dari OPD, Gubernur tidak akan mencairkan.

Setelah paparan dari Kepala Bappeda Jabar, Kepala Inspektorat juga ikut memaparkan dalam agenda ke dua, yaitu mengenai beberapa hal: pertama, Provinsi Jabar harus membuat usulan mengenai definisi ukuran keluarga miskin. Kedua, terkait dengan TKI, Disnaker harus berkoordinasi dengan pusat agar TKI lebih berkualitas, sehingga tidak terjadi kembali berita hukuman mati TKI. Ketiga, mengenai bantuan keuangan, setiap permohonan bantuan harus melalui tahap survey mengenai kelengkapan administrasinya. Keempat, berharap agar para OPD betul-betul memverifikasi proposal-proposal bantuan hibah yang sudah masuk untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan.

Pada proses tanya jawab, kepala Bappeda menyampaikan beberapa hal diantanya: mengenai dana pembangunan. Untuk membangun Jawa Barat sebetulnya bukan persoalan tidak ada dananya, hanya saja persoalan yang ada adalah, tidak adanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah untuk mau bekerja sama membantu pemerintah dalam pembangunan Jawa Barat.