Dalam rangka mengadakan tindak lanjut kunjungan kerja Bupati Garut dan Bupati Bogor beserta OPD pada Kamis (17/04/2014) ke kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat, maka diadakan rapat untuk segera menindaklanjuti usulan-usulan kegiatan yang diajukan oleh Bupati Garut dan Bupati Bogor beserta OPD-nya tersebut. Terdapat beberapa usulan kegiatan yang harus dituntaskan dan disinergikan sesuai target yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018. Rapat diadakan di Recorded Meeting Room (Ruang Sidang B), kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat, Selasa (22/04/2014) pada pukul 13.30 WIB.

Rapat dipimpin oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA sekaligus sebagai Wakil Ketua TAPD. Disertai juga oleh Dr. Imam Solihin, MA, Kepala Bidang Pendanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai moderator. Selain itu hadir pula Kepala Bidang Pemerintahan Bappeda Provinsi Jawa Barat, Drs. Cepi Mahdi, M.Si. Adapun peserta rapat yang menghadiri di antaranya yaitu kepala maupun perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Barat, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembanguna Wilayah I Provinsi Jawa Barat, Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat.

Dari semua usulan-usulan yang diajukan, masing-masing usulan mesti dikaji terlebih dahulu. Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA menegaskan bahwa suatu usulan harus memiliki proposal yang jelas bahwa usulan tersebut digunakan untuk apa dan harus membuat rancangan Pra RKA/RAB terlebih dahulu. Selain itu, usulan harus dipilah dengan baik, apakah usulan tersebut masuk ke dalam tematik kewilayahan atau berupa keinginan lokal. “Jangan sampai hanya untuk desa tertebtu atau partai tertentu. Harus jelas argumentasinya,” ujar beliau.

Beliau pun menghimbau bahwasannya segala bentuk bantuan yang bersumber dari Provinsi mesti mempunyai kode atau brand image. Hal tersebut tentu akan memperjelas bantuan yang diberikan provinsi untuk kabupaten/kota kepada khalayak ramai. Contohnya seperti atap  sekolah yang sangat memungkinkan untuk dilakukan pengecatan untuk memberi tanda bahwa sekolah tersebut menerima subsidi dari pemerintah provinsi.

Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA membahas usulan-usulan secara terperinci dan mendiskusikannya dengan dinas terkait yang hadir dalam rapat. Banyak hal teknis yang dibahas terkait kejelasan usulan maupun skala prioritas, dan sebagainya. Pada akhirnya, dinas-dinas tersebut dibekali pekerjaan rumah untuk menindaklanjuti usulan-usulan tersebut dengan memberi tanda, apakah usulan ini diterima atau tidak. ***