Menjelang Pra Musrenbang Kewilayahan pada bulan Maret Tahun 2014, Bappeda Provinsi Jawa Barat mengadakan rapat Mekanisme Pelaksanaan Pra Musrenbang Provinsi Jawa Barat untuk Penyusunan RKPD Tahun 2015 pada hari Selasa (11/02). Bertempat di Ruang Rapat Soehoed Warnaen pada pukul 13.00 WIB. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA, Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Barat Ir. H. Husain Achmad, MM selaku moderator,  dan OPD Provinsi terkait serta Bappeda kabupaten/kota se-Jawa Barat selaku peserta rapat.

Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat memaparkan bagaimana mekanisme pelaksanaan Pra Musrenbang Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 untuk Penyusunan RKPD Tahun 2015 secara terperinci. Mulai dari proses perencanaan dan penganggaran tahunan, proses dan jadwal Musrenbang 2014 untuk Perencanaan 2015, penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2015, alur proses penyusunan dokumen RKPD 2015 beserta RKPD Online, agenda kegiatan Pra Musrenbang Provinsi di BKPP, Pembagian Peran Kabupaten/Kota dan Provinsi pada sidang kelompok Pra Musrenbang Provinsi di BKPP, serta sosialisasi pembentukan tim pelaksana Pra Musrenbang.

Beliau menyatakan jika dalam proses penyusunan dokumen RKPD 2015, Bappeda Provinsi Jawa Barat melibatkan komite perencana yang terdiri dari beberapa unsur diantaranya adalah pemerintah, para akademisi, dunia usaha, dan komunitas. Tidak seperti tahun lalu, kedepannya akan  dirancang kesiapan seluruh stakeholder. Setiap kegiatan tematik kewilayahan selalu ada 4 pilar yang tadi disebutkan.

Sebelum dibuat RKPD, nanti akan ada tahap evaluasi untuk melihat sinergi pusat dan daerah. Selain itu, beliau mengingatkan kembali mengaenai RKPD Jabar Online. “Mari kita sama-sama perkuat RKPD Jabar Online,” ujarnya. Seperti yang direncanakan bahwa di Tahun 2101, sebagai user satu perencanaan Jabar, maka rkpdjabaronline 2101 akan dapat diakses oleh setiap orang dengan alamat web: www.rkpdjabaronline.jabarprov.go.id. Oleh karena itu beliau mengharapkan untuk segera melaporkan data-data yang diperlukan sesegera mungkin.

Pada rapat ini terjadi interaksi antara ketua rapat dan undangan yang hadir. Beberapa di antaranya memberikan laporan bahwa sudah terlaksananya Musrenbang tingkat desa dan kecamatan di daerah yang bersangkutan dengan lancar. Itu pun tak lepas dari pembinaan yang dilakukan pemerintah Provinsi dan pusat. Namun yang disayangkan adalah masih adanya kendala dalam hal anggaran.

Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat mensosialisasikan pelayanan khusus yang akan diberikan untuk pelaksanaan Pra Musrenbang 2014. Bappeda Provinsi Jawa Barat telah membentuk tim pelaksana Pra Musrenbang 2014. Tugasnya tentu saja untuk mengawal pelaksanaan Pra Musrenbang secara langsung. Tim ini terdiri dari 4 kelompok dengan masing-masing koordinator, diantaranya: (1) Kelompok I – Wilayah Bogor oleh Dr. Imam Solihin; (2) Kelompok II – Wilayah Purwakarta oleh Ir. Rudi Mahmud Zafrullah, MSP., MT; (3) Kelompok III – Wilayah Cirebon oleh Ir. Hj. Hany Yuhani, MPM; (4) Kelompok IV – Wilayah Priangan oleh Ir. H. Husain Achmad, MM.

Selain itu, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat menganjurkan kepada setiap Kepala BKPP hendaknya didukung oleh advisor untuk mendampingi. Itu pun dengan jaminan bahwa tingkat intelektualnya harus lebih tinggi dibandingkan dengan Kepala BKPP ataupun Bupati. Oleh karena itu akan timbul rasa saling menghormati satu sama lain sebagai implementasi dari organisasi non hirarki.