SUMEDANG, BAPPEDA JABAR – Bappeda Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Jabatan Fungsional Perencana Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 di Hotel Purikatulistiwa, Jatinagor, Kabupaten Sumedang, Selasa (15/10).

Workshop yang dibuka oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Sutrisno ini mengangkat tema “Meningkatkan Kualitas Perencana Untuk Menghadapi Persaingan Global di Era Revolusi 4.0”.

Peserta Rapat Koordinasi terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT), Pejabat Fungsional Perencana (PFP) dan Pejabat Administrasi (PA) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Rapat Koordinasi Fungsional Perencana Jawa Barat merupakan salah satu kegiatan yang rutin dilakukan oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai sarana bagi peningkatan kapasitas pejabat fungsional perencana dalam bidang perencanaan sekaligus untuk mendiskusikan berbagai hal terutama mengenai pembangunan daerah.

Workshop ini menghadirkan 3 (tiga) narasumber diantaranya:
1. Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, Hadiat.
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI, Adi Junjunan Mustafa.
3.Perencana Madya Ahli Bappeda Kabupaten Kuningan, Oleh Suparjo.

Pejabat Fungsional Perencana mempunyai kewajiban untuk terus menerus meningkatkan kapasitas diri sehingga dapat merespon dengan baik terhadap perubahan yang terjadi. Pejabat fungsional perencana harus dapat merubah pola fikir (mindset) dari berfikir rutinitas menjadi berpikir out of the box, tidak lagi bermental dilayani tetapi harus melayani.

Kepala Bidang PPM, mengharapkan rakor ini menambah wawasan baik kepada fungsional perencana, terutama kepada Perangkat Daerah sehingga peran dari fungsional perencana mendapat tempat sesuai dengan tugas pokok perencana dan kedudukan fungsional perencana sesuai dengan yang menjadi pelaksanaan tugasnya yang dapat memberikan kontribusi kepada organisasi secara optimal.

“Menyediakan sumber daya manusia yang unggul adalah hal yang terpenting dalam menghadapi revoluasi industri 4.0, mutu pendidikan tinggi juga harus ditingkatkan,” kata Kepala Bidang PPM.

Faktor Penyebab Lemahnya ASN Hdapi Industri 4.0

Dalam pemaparannya yang berjudul, “Strategi Mempersiapkan SDM Apararur Sipil Negara (ASN) Mengahdapi Revolusi 4.0”, Hadiat menjelaskan lemahnya kinerja ASN bisa disebabkan karena spesialisasi didalam ASN tidak didorong.

“Proporsi JFT di luar guru dan tenaga medis hanya 8% dibandingkan dengan proporsi jabatan struktural 10% maupun JFU/Administrasi 38% dan belum ada Grand Design Kabatan Fungsional yang mampu menjawab permasalahan tersebut,” kata Hadiat.

Selain itu, pemerintah belum atau tidak mampu mengakuisisi keahlian kritikal. Menurut Hadiat, Indonesia belum melakukan asesmen terkait keahlian kritikal dan keahlian masa depan yang dibutuhkan dalam menghadapi perubahan global.

 Sementara itu kebutuhan kompetensi kerja di Era Industry 4.0, menurut Adi Junjunan Mustafa ASN diharuskan mempunyai abilitas, basic skills, dan cross functional skills. 

Oleh Suparjo yang pernah meraih penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak untuk mewujudkan kreatifitas perencana tanpa batas, inovasi tanpa basa basi dan tidak basi.

Dalam penutupannya, Kasubag Kepegawaian dan Umum, Wahyu Hendrawan mengatakan bahwa dampak revolusi industri 4.0 mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dan telah menjadi pergeseran atau perubahan. 

“Semua kehidupan sudah menuju abad digitalisasi, akan dibangun suatu teknologi baru yang harus dihadapi kedepan, sehingga secara perilaku ASN tetap harus mengikuti,” katanya.

Selain itu manajamen talenta sangat dibutuhkan kedepan karena mengacu pada kelas dunia. Manajemen talenta harus disiapkan, digali, dipupuk supaya apa yang dicita-citakan bisa tercapai dengan baik.