Bandung, Kompas.- Pemerintah Provinsi Jawa Barat disarankan terus mendorong pembangunan pelabuhan laut di pantai utara menyusul batalnya Pelabuhan Cimalaya di Kabupaten Karawang. Selain untuk mengurangi beban logistik ekspor-impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pelabuhan internasional di Cilamaya diproyeksikan membuka peluang bisnis Rp700 triliun hingga Rp800 triliun per tahun. Ketua Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia Rofirk Natahadibrata mengatakan hal itu di Bandung, Senin (8/2). Menurut dia, sekarang potensi bisnis itu telah hilang. Batalnya Pelabuhan Cilamaya juga telah memboroskan dana investor Rp100 triliun hingga mereka harus membebaskan tanah di wilayah pantai utara Karawang. Mereka sudah menyiapkan tanah dan fasilitas lain sebab studi kelayakan Pelabuhan Cilamaya sudah dilakukan Jepang sejak 20 tahun lalu, ujar Rofiek. Rofiek menyebutkan, biaya logistik di Indonesia, mulai dari bongkar muat sampai barang tiba di gudang, 28-30 persen dari produk domestik bruto, atau termahal di ASEAN. Selain beban Pelabuhan Tanjung Priok sudah terlalu tinggi, kemacetan di jalur masuk dan keluar pelabuhan itu pun parah. Meskipun dibangun New Port Tanjung Priok, kepadatan angkutan darat keluar masuk pelabuhan itu makin tinggi. Pantai Patimban Pemprov Jabar ingin mempercepat pembangunan pelabuhan internasional di Kabupaten Subang. Pemerintah pusat menyetujui penetapan lokasi di Pantai Patimban, Kecamatan Pusakanagara, untuk menggantikan Cilamaya. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, posisi pelabuhan saat ini dalam tahap studi kelayakan (feasibility studies/FS) yang sepenuhnya dilakukan Kementerian Perhubungan. Dalam kaitan penyediaan infrastruktur itu, posisi Pemprov Jabar adalah mitra pelaksana pembangunan, sebagaimana terjadi pada beberapa megaproyek sebelumnya, seperti kereta api cepat Bandung-Jakarta. Pemprov Jabar mendukung dari sisi regulasi dan mengawal pelaksanaan proyek. Pada kereta cepat, misalnya, rekomendasi trase dari kami. Hal serupa bisa diterapkan pada pelabuhan internasional di Subang, ujar Heryawan. Walaupun demikian, Pemprov Jabar belum memperbolehkan rincian detail dan biaya pembangunan dari pemerintah pusat. Pemprov berjanji proaktif melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk menanyakan perkembangan FS, termasuk detail desainnya, agar segera diinformasikan kepada publik. Pemprov Jabar menaruh perhatian utama pada pembangunan pelabuhan karena akan membuat koneksivitas pembangunan di Jabar semakin kuat. Di sisi lain, layanan kepada masyarakat Jabar khususnya dan Indonesia umumnya juga akan makin membaik karena mobilitas barang dan orang semakin terbuka, baik di moda darat, udara, maupun laut. Apabila pelabuhan laut ada di Jabar, sudah dapat dipastikan semua pengiriman logistik tidak tergantung lagi pada Tanjung Priok.