Agenda rapat yang dilaksanakan dalam rangka persiapan pengamananpembangunan Waduk Jatigede diselenggarakan di Ruang Rapat Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Jawa Barat, Selasa, (13/08).

Unsur instansi terkait yang hadir diantaranya, panglima daerah militer (Pangdam)III Siliwangi, Kapolda Jabar, Dinas PSDA Jabar, Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Waduk Jatigede, Kapolres Sumedang, serta Bappeda Kabupaten Sumedang. Pertemuan ini merupakan pembahasan draft rencana operasi untuk pengosongan area genangan, pembersihan area genangan, serta pemindahan jalan.

Sekretaris Dinas PSDA selaku Sekretariat Samsat Jatigede, Nana Nasuha Djuhri, Sp.1 menyampaikan bahwa, “Dalam rapat ini, ada beberapa agenda yang perlu dibahas yaknimembahas draft rencana operasi untuk pengosongan area genangan, pembersihan area genangan, serta pemindahan jalan.”

Berdasarkan informasi serta kesanggupan  yang disampaikan oleh instansi terkait, dapat disimpulkan bahwa, menegenai pembagian tugas untuk pengosongan area genangan diantaranya,  pengosongan penduduk disiapkan oleh TNI, POLRI, Satpol PP dan Kepala SNVT Waduk Jatigede. Kemudian, pengosongan hewan disiapkan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, serta pemindahan situs disiapkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jabar. Seangkan pembagian tugas untuk pembersihan area genangan yaitu tegakan pohon disiapkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jabar dan Perhutani Regional Jabar Banten, mengenai aset PLN tentunya disiapkan oleh PT. PLN Distribusi Jabar Banten, dan untuk rumah yang tidak berpenghuni dengan lain sebagainya, disiapkan oleh Dinas Pemukiman dan Perumahan, Satpol PP, dan SNVT Waduk Jatigede. Dan yang terakhir, mengenai pembagian tugas untuk pemindahan jalan, untuk Jalan Raya Wado-Darmaraja disiapkan oleh SNVT Waduk Jatigede, sedangkan Jalan Raya Jatigede-Wado disiapkan oleh SNVT Jatigede.

“Berbicara mengenai kesiapan dan kesanggupan Waduk Jatigede ini, semua jajaran sudah siap, tinggal menunggu terbitnya Perpres. Mengenai dampak sosial yang akan terjadi, tentunya permasalahan ini harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melakukan pengosongan sampai dengan selesainya pembangunan Waduk Jatigede. Sehingga penyusunan operasi atau rencana aksi multipihak ini bisa dilanjutkan,” pungkas Nana Nasuha Djuhri.