Inilah, Bandung.- Pemerintah Provinsi Jawa Barat membutuhkan dana yang besar untuk membiayai pekerjaan pembangunan infrastruktur. Sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, pembangunan infrastruktur menjadi tantangan tersendiri bagi tatar Pasundan.

Salah satu tantangan terberat yang dihadapi Pemprov terkait pembangunan infrastruktur adalah keterbatasan dana di tengah-tengah keharusan membangun sarana dan prasarana agar tidak membuat jurang yang terlalu lebar dengan pesatnya perkembangan Jakarta.

Anggota Panitia Khusus V DPRD Jabar, Daddy Rohanadi mengatakan, pemerintah tidak harus berdiri sendiri untuk mengatasi permasalahan biaya pembangunan infrastruktur. Pemprov pun tidak harus selalu mengerahkan APBD dan bahkan bisa bekerja sama dengan pihak kedua seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Dengan jumlah penduduk sekitar 46 juta jiwa yang tersebar di 27 kabupaten/kota, volume APBD yang Rp27 triliun lebih (2016) tidak dapat meng-cover semua kebutuhan tersebut. Itu butuh solusi,” kata Daddy kepada wartawan saat ditemui di kantornya, Kamis (25/8/2016).

Wakil Ketua Fraksi Gerindra itu melanjutkan, dengan agenda pembangunan infrastruktur yang begitu besar seperti Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), jalan tol, pelabuhan, revitalisasi jalur kereta api, dan lainnya, sangat masuk akal apabila melakukan kerja sama dengan pihak lain.

Selain itu, Pemprov juga membutuhkan setidaknya Rp600 triliun untuk pembangunan tiga kota metropolitan, yaitu Bandung Raya, Cirebon Raya, Bodebekkarpur, dan tiga pusat pertumbuhan, yaitu Palabuhanratu, Rancabuaya, serta Pangandaran.

Dia pun mengusulkan agar Pemprov menjalin kerja sama dengan BUMN, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam percepatan pembangunan. Daddy meyakini, kerja sama dengan PT SMI akan mempermudah cita-cita Jawa Barat sebagai provinsi termaju pada tahun 2025.

“Jelas semua pekerjaan itu butuh kerja sama dengan banyak pihak karena kalau hanya mengandalkan APBD pasti butuh waktu yang sangat lama,” ujar Daddy.

Direktur PT SMI, Darwin Trisna Djajawinata menyatakan, pada prinsipnya mereka sangat terbuka dan bersedia membantu daerah, termasuk Jabar, untuk membiayai berbagai pembangunan infrastruktur.

Darwin juga menyatakan bahwa kerja sama yang dilakukan tidak hanya dengan pihak pemprov/pemkab/pemkot, tetapi terbuka pula peluang kerja sama pemerintah-swasta.

“Tentu saja itu merupakan kabar gembira dan seharusnya disambut baik oleh Pemprov maupun pemkab/pemkot se-Jabar,” kata Darwin.