Bandung,(PRLM).– Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan Jalan Lingkar Jatigede. Hal itu bisa menjadi solusi setelah Jalan Wado Sumedang tergenang lebih cepat akibat proyek Waduk Jatigede.

“Jalan itu akan segera dibangun karena tinggal 500 meter lagi jalan alternatif itu. Hal itu tanggung jawab BBWS Kementerian Pekerjaan Umum, jadi sudah kita bicarakan juga. Jalan Wado itu jalan yang akan terendam. Prediksi April digenangi tapi lebih cepat karena hujan. Kami akan minta pemerintah pusat agar cepat dibangun dan besok (Rabu) ada rapat di Samsat Jatigede dan akan dibahas itu. Salah satunya Lingkar Wado, yang kedua yaitu membahas masyarakat yang berhak tapi belum terdaftar,”kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan  di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (16/2/2016)

Sementara itu, Pemprov Jabar mengaku telah menyelesaikan pembayaran penggantian lahan dan santunan terhadap 600 keluarga yang terkena dampak penggenangan Waduk Jatigede Sumedang.

“Masih ada masyarakat yang belum terbayar, ada 600 lagi. Insyaallah, kami jamin pasti akan ada uang pengganti lahan. Mereka berhak mendapat uang pembebasan dan santunan. Sekarang surat keputusannya sedang diproses.? Kalau lahannya sudah dibebaskan, belum dapat santunan, santunannya diberikan. Sebaliknya dua-duanya belum diberikan, kami akan ganti juga keduanya. Jadi penggantian lahan dapat, santunan juga dapat,” tutur Heryawan.

Menurut dia, pihaknya tengah memproses pendataan 600 keluarga di ?Samsat Waduk Jadigede. Siang ini, ia akan menandatangai surat keputusan tersebut dan nanti akan ketahuan berapa jumlah keluarga yang baru menerima penggantian lahan maupun santunannya.

Meski begitu, Heryawan enggan memastikan ada tidaknya anggaran penggantian tersebut. “Mudah-mudahan anggarannya masih ada di Kementerian PU. Ya, mudah-mudahan ada dananya sehingga tidak harus menunggu perubahan anggaran. Atau tidak harus dianggarkan lagi. Tapi kata Pak Dirjen penggantian itu tetap tahun 2016 ini,” ujar Heryawan.

Ia menambahkan, jumlah warga yang belum mendapat penggantian tersebut dinilai wajar karena hanya tercecer 600 dari belasan ribu keluarga.