Antarajabar.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan hingga saat pemerintah pusat belum mengajukan penetapan lokasi pembangunan Pelabuhan Patimban, di Kabupaten Subang kepada pemerintah provinsi. Proses pengajuan penetapan lokasi harus mengikuti tahapan di mana pemerintah pusat harus menuntaskan terlebih dahulu revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional yang sampai saat ini belum tuntas, kata Iwa Karniwa di Kota Bandung, Selasa. Ia menuturkan saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menuntaskan revisi Perda RTRW Barat yang memasukan Patimban menggantikan rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya di Kabupaten Karawang. “Alhamdulilah, kami dari Pemprov Jawa Barat baru menyelesaikan itu, kalau RTRW nasional sudah ada, tinggal proses rekomendasi penlok,” kata dia. Ia mengatakan Pemprov Jabar dipastikan akan sangat mendukung pembangunan Pelabuhan Patimban sehingga jika rekomendasi penetapan lokasi diajukan oleh pemerintah pusat maka dirinya menjanjikan proses penetapannya tidak akan lama dan memakan waktu. “Apabila rekomendasinya sudah ada di kita maka nantinya tidak akan butuh waktu lama,” kata dia. Dia memastikan pemerintah Jepang akan membiayai Pelabuhan Patimban dan dengan kepastian ini maka Pemprov Jabar dan Pemkab Subang berkomitmen untuk mendukung percepatan pembangunan. “Jadi kami harus belajar dari Cilamaya yang sangat lama prosesnya. Pelabuhan Patimban harus bisa sesuai jadwal,” katanya. Ia mengatakan saat ini sejumlah lahan di lokasi sudah akan dibebaskan oleh Pemkab Subang, yakni terkait dengan jalan akses menuju pelabuhan dan poses pembebasan akan beriringan setelah proses dokumen selesai. Pemprov Jabar, kata dia, akan terus mendorong hal-hal yang sesuai kewenangan pemerintah provinsi. “Sehingga kami dukung sepenuhnya, supaya target Patimban bisa sesuai dengan target,” katanya. Sementara itu, Dinas Perhubungan Jawa Barat masih menunggu rencana induk kepelabuhan Pelabuhan Patimban, di Kabupaten Subang yang disusun oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). “Rencana induk diperlukan untuk menyusun sejumlah hal teknis terkait Patimban yang sudah disusun lebih dahulu dalam studi yang sudah digelar Kemenhub. Rencana induk dibutuhkan untuk Amdal dan rekomendasi penetapan lokasi,” kata Kepala Dinas Perhubungan Jabar Dedi Taufik.