Bandung, Bappeda Jabar.- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat Yerry Yanuar mengungkapkan salah satu yang harus jadi prioritas pengembangan Jawa Barat bagian selatan adalah melakukan penataan sempadan pantai. Bagi Yerry, penataan sangat krusial karena saat ini di Jabar bagian selatan terdapat pusat pertumbuhan baru yang di dalamnya berlangsung percepatan pembangunan infrastruktur, terutama jalan.

“Saya sudah berkeliling dengan Pak Gubernur ke Jabar Selatan beberapa waktu lalu. Jalan yang membentang dari Pangandaran di timur ke Palabuhan Ratu di barat kondisinya bagus. Hampir semuanya dibeton. Hanya sekitar 4 kilometer yang tidak dibeton. Ini akan mengundang orang untuk datang ke selatan. Sekarang Jabar selatan memiliki daya tarik,” kata Yerry saat memimpin rapat koordinasi Badan Pengembangan Wilayah Jabar Selatan (BPW Jabsel) di Operation Room Bappeda Jabar, Jalan H Djuanda 287 Bandung, Senin (15/2) siang.

Yerry yang secara ex officio merupakan Ketua BPW Jabsel beralasan, daya tarik utama Jabar Selatan adalah pemandangan pantai yang membentang sepanjang 400 kilometer. Keindanhan view tersebut merupakan aset yang harus dipertahankan. Salah satunya dengan cara mengatur nama bangunan di sepanjang pesisir pantaisegera mungkin mengingat terus meningkatnya volume kunjungan ke Jabar Selatan.

Tanpa penataan mendasar, sambung Yerry, maka bakal terjadi kesemrawutan pembangunan di sana. Terutama kemunculan bangunan-bangunan di daerah sempadan atau garis pantai. Selain menghalangi view ke arah samudera lepas, bangunan-bangunan yang terserak di sempadan pantai memicu aktivitas fisik yang pada akhirnya menghasilkan sampah. Bila itu terjadi, bukan tidak mungkin ke depan Jabar Selatan akan kehilangan daya tariknya dan hanya akan menghasilkan timbuhan sampah serta bangunan liar.

Sejalan dengan itu, Yerry meminta lembaga nonstruktural BPW Jabsel segera merumuskan regulasi pengaturan sempadan pantai. Regulasi tersebut diharapkan bisa menjadi acuan penataan sempadan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan serta menjaga kelestarian alam. Dengan regulasi tersebut, setiap pengembang tidak bisa serta merta mengembangkan bangunan fisik di daerah sempadan.

“Saya menyimak banyak sekali masalah yang harus diselesaikan oleh BPW Jabsel. Saya meyakini masalah-masalah tersebut benar-benar muncul mengingat pengurus BPW (Jabsel) terdiri dari banyak unsur masyarakat di Jabar Selatan yang didukung para akademisi yang selama ini concern terhadap pembangunan Jabar Selatan,” kata Yerry.

Namun demikian, Yerry menginginkan BPW memberikan prioritas pada penyusunan regulasi sempadan. “Prioritas pada penyusunan regulasi sempadan. Satu saja dulu. Misalnya nanti regulasi dituangkan dalam bentuk peraturan gubernur. Kalau itu berhasil, itu sudah sangat bagus,” lanjut Yerry.(NJP)