Inilah, Bandung.- Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta pemerintah pusat segera menggelontorkan dana demi percepatan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Kini megaproyek tersebut ditangani oleh pusat melalui Kementerian Perhubungan.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, meski Pemprov sudah menggelontorkan lebih dari Rp1 triliun, pihaknya tetap patuh terhadap perintah Presiden yang ingin proyek BIJB ditangani pusat.

Karena itu, pihaknya ingin proyek tersebut segera dibangun mengingat kehadirannya sangat dibutuhkan untuk mendorong perekonomian di wilayah timur Jabar.

“Kami ingin APBN segera turun untuk bandara, juga untuk jalan tol dan kereta api cepat,” ujar Heryawan kepada wartawan, Selasa (23/2/2016).

Meski sudah diambil alih, pihaknya berharap PT BIJB bisa ikut dilibatkan, terutama dalam pengembangan kawasan Aerocity. Pemprov sendiri telah mengucurkan suntikan modal kepada BUMD tersebut sekitar Rp500 miliar.

“Pengalihan ini sangat menguntungkan bagi Jabar, apalagi dengan keterlibatan BUMD,” ucapnya.

Saat ini, katanya, sedang dibentuk tim kecil yang bertugas menata administrasi peralihan tersebut. Rumusan administrasi ini akan tuntas pekan depan.

“Minggu depan ada detailnya, akan ada proses administrasinya,” bebernya.

Dia menjelaskan, pemerintah pusat akan membiayai sepenuhnya pembangunan bandara tersebut. Adapun kucuran dari APBN senilai Rp2,1 triliun untuk kebutuhan sisi darat.

“Dari APBN untuk 2016 dan 2017, nanti dana yang telah kami gelontorkan juga akan diganti oleh pusat,” ucapnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Jabar meminta Pemprov Jabar mengkaji matang langkah pemerintah pusat yang akan mengambil alih pembangunan BIJB Kertajati. Dewan berharap, Pemprov memiliki peran yang besar dalam pembangunan proyek strategis tersebut.

Anggota Komisi III DPRD Jabar, Sunatra, mengatakan, jika telah beroperasi, BIJB Kertajati memiliki potensi yang besar, salah satunya sebagai sumber kas daerah.

Ini akan terwujud jika pemprov terlibat penuh dalam pengoperasionalan bandara terbesar setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten tersebut.

“Jadi harus diupayakan agar pengelolaan operasional BIJB Kertajati tidak jatuh ke pihak lain. Jika ditarik oleh pusat, bagi kami itu prihatin, sehingga perlu ada perlawanan,” kata Sunatra.

Sunatra khawatir, jika diambil alih pusat, Pemprov tidak memiliki peran yang besar dalam operasional BIJB Kertajati sehingga berdampak pada minimnya PAD yang diperoleh.

Bahkan, PT BIJB selaku BUMD yang telah disiapkan terancam tidak memiliki fungsi karena pengelolaan bandara tersebut kemungkinan akan diambil alih oleh PT Angkasa Pura yang merupakan BUMN.

“Ini diamputasi. Kemarin saat rapat berkembang, jika ini jadi diamputasi, BIJB dibubarkan saja. Jabar hanya kebagian parkir. Karena protes, ditambah aerocity. Itu terlalu minim,” katanya.

Lebih lanjut Sunatra menilai, langkah pusat yang akan mengambil alih BIJB Kertajati ini pun tidak cukup beralasan. Sebab, menurutnya pemprov bersama investor dalam membangun bandara tersebut.