Bandung, Sindo.- Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membentuk tim khusus untuk memantau program dan rencana penggunaan anggaran diseluruh kabupaten/kota agar lebih terukir dan akun tabel.

“Kita bagaimana mengevaluasi program APBD dari kabupaten/koya. Karena kan evakuasinya di provinsi. Kami akan bentuk tim khusus lagi. Evaluasi setiap APBD kabupaten/kota,” ucap Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar di Gedung Sate kemarin.

Deddy mengatakan, akan memberi sanksi ke setiap daerah jika program dan penggunaan anggarannya tidak tepat sasaran. Sanksinya sendiri berupa penahanan dana bantuan provinsi.

Karena faktanya, saat ini banyak kabupaten/kota tidak akuntabel dalam penggunaan anggaran. Contohnya saja banyak di Daerah Jawa Barat nilai SAKIP-nya C atau CC. Hanya ada dua daerah saja yang mendat nilai baik. Sukabimi B, dan kota Bandung A.

Lebih lanjur Deddy mengungkapkan, selama ini bantuan keuangan yang diberikan pemerintah provinsi Jawa Barat ke pemerintah kabupaten kota cukup besar. Bahkan sebagian besar itu diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota.

“Itu triliunan, malah lebih banyak bantuan keuangan kabupaten/kota ketimbang provinsi, kira kira 30-70 persen, 30% provinsi 70% kabupaten/kota. Itu dari Rp28 triliun, dan 70% kesana,” katanya.

Asisten Daerah Bidang Perekonomian Pemprov Jabar Deny Djuanda mengatakan, penggunaan keuangan negara bisa disebut akuntabel jika telah memenuhi sedikitnya tiga kriteria, yakni taat aturan, dikerjakan oleh ahlinya, dan orientasi hasil yang efektif sesuai RPJMD. “APBD-nya dipakai apa,terus yang dari kitanya (APBD pemprov) dipakai apa,”katanya.