Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Barat mendorong pengembangan koperasi berbasis produsen untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja badan usaha itu.

“Koperasi yang memiliki basis produsen lebih kuat dan produktif, untuk itu kami terus mendorong agar mereka berinovasi agar basis bisnis mereka diperkuat,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jabar Anton Gutoni di Bandung, Senin.

Ia menyebutkan, koperasi yang eksis dan berdaya saing saat ini adalah koperasi yang memiliki basis produsen yang jelas dan menjadi kekuatan tradisional bisni koperasi.

Hal serupa juga di luar negeri, pengembangan usaha koperasi dilakukan dengan perkuatan basi produsen disamping menjembatani pasar produk dari para anggotanya.

“Koperasi terbaik yang dimiliki Indonesia juga memiliki basis produsen yang kuat, contohnya koperasi peternak sapi perah, koperasi nelayan dan juga koperasi pengrajin kerajinan tangan di Tasikmalaya,” katanya.

Selain itu, menurut Anton koperasi perlu menyelaraskan dengan perkembangan zaman. Salah satunya dalam pengembangan usaha yang perlu mengikuti kaidah-kaidah perusahaan.

“Pakem koperasi tidak semestinya diikuti secara tradisional, perlu mengikuti perkembangan dan trend namun tetap berazaskan kesejahteraan anggota,” katanya.

Pihaknya melaluian study banding ke koperasi di Jepang atas undangan Koperasi Zeno. Ia menyebutkan banyak pelajaran yang bisa diserap dari koperasi di Negeri Sakura itu.

“Koperasi di sana berkembang pesat karena memang berbasis produsen dan sentra produksi, asetnya juga triliunan rupiah. Pengelolaan dilakukan modern dan prinsip usahanya matang dan profesional,” kata Anton Gustoni.

Menurut dia, Koperasi dijalankan oleh seorang manajer yang memiliki konsep usaha yang sebelumnya diuji. Sehingga peran Ketua Koperasi tidak perlu dominan, namun bisa menjadi pemersatu anggotanya.

“Ketua Koperasi seperti komisaris, dan manajer sebagai motor usaha. Prinsip perusahaan diadopsi dan itu tidak diharamkan dalam koperasi,” katanya.
Dinas Koperasi dan UMKM Jabar, menurut Anton juga menggulirkan program sertifikasi produk. Hal itu dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing dengan produk luar negeri khususnya menghdapi Pasar Bebas ASEAN 2015 mendatang.

“Sertifikasi produk diupayakan dilakukan oleh produsen, termasuk juga Koperasi. Dinas Koperasi dan UMKM Jabar memfasilitasi itu, salah satunya ISO di beberapa koperasi. Tentunya dilakukan secara bertahap terhadap koperasi yang sudah mapan,” katanya.

Ia mengakui, biaya sertifikasi cukup besar bisa mencapai Rp150 jutaan, namun hal itu diperlukan untuk bisa meningkatkan daya saing dengan produk negara lain.***2***