Bandung, Sindo.-PemerintahProinsi Jawa Barat berencana mengevaluasi pembrian dana bantuan provinsi kepada 27 kabupaten/kota, terutama daerah dengan Laporan Akuntablitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP) bernilai C.
LAKIP adalah laporan kinerja yang dikeluarkan oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) kepada instansi pemerintahan mulai dari tingkap provinsi hingga kabupaten/kota diseluruh Indonesia.
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, berdasarkan hasil penilaian LAKIP tahun 2016, sejumlah daerah Jawa Barat masih banyak yang mendapat C atau CC.Itu menunjukkan program program yang disusun pemerintah daerah belum dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Untuk kabupaten/kota kami (di Jawa Barat) masih banyak CC dan C. Jadi (program yang disusun) tidak efektif. Serapan tinggi, tapi belum optimal (manfaat program untuk masyarakat, ujar Deddy di Bandung kemarin.
Untuk itu, pihaknya meminta para kepala daerah untuk mengevaluasi setiap program yang dilakukan. Jangan sampai keberhasilan program yang dijalankan hanya diukur dari tingginya serapan anggaran. Namun harus dipikirkan juga nilai manfaatnya bagi masyarakat.
Harus ada evaluasi programnya, benar enggak, manfaat tidak buat masyarakat.Kalau perlu akan kami (pemprov) motivasi, ucapanya.
Dia mencontohkan, beberapa kali Kota Depok mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Namun sayang prestasi yang diraih tidak sejalan dengan hasil penilaian kinerja dari kemenpan RB. Depok WTP beberapa kali. Tapi kinerjanya C. Ini kurang baik. Bagaimana out come hasil dari administrasi baik, tapi manfaatnyajuga harus besar, katanya.
Berbeda dengan Depok, Kota Bandung justru penilaian LKIP-nya paling baik di 2016 ini. Namun hingg saat ini kota Bandung belum mendapat predikat WTP dari BPK.
Deddy menyatakan, perlu ada pembenahan dari sisi program dan pengawasannya. Pemerintahdaerah harus betul-betul memikirkan program yang akan dijalankan.
Ada semacam prioritas. Bandung Provinsi akan dilihat dari SAKIP-ya. SAKIP akan jadi penilaian bantuan provinsi ke pemerintah daerah, tandasnya.
