SUMEDANG, (PRLM).- Dinas Pertanahan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Sumedang menerapkan skala prioritas dalam pemasangan listrik di tempat relokasi pemindahan warga terdampak pembangunan Waduk Jatigede. Untuk daerah relokasi yang sudah ditempati oleh penduduk dan dibangunkan rumah baru, akan didahulukan pemasangan listriknya.

“Sebetulnya, semua warga Jatigede juga sama-sama membutuhkan listrik di tempat relokasi. Akan tetapi, karena anggarannya terbatas dan membutuhkan waktu yang lama untuk pengerjaannya, sehingga kami menerapkan skala prioritas untuk pemasangan listriknya,” ujar Kepala Bidang Energi, Dinas Pertanahan dan ESDM Kabupaten Sumedang, Ade Ahmad Dzarkasih ketika ditemui di kantornya, Senin (26/10/2015).

Menurut dia, dari hasil pendataan dan survey langsung di lapangan, baru ada satu tempat relokasi yang dinilai siap dipasang listrik sampai menyala di rumah baru warga Jatigede. Tempat relokasi itu, yakni di Desa Sukamenak, Kecamatan Darmaraja untuk warga sebanyak 118 KK (kepala keluarga).

Selain warganya sudah menempati daerah relokasi dan membangun rumah barunya, juga di lokasi itu tersedia jaringan listrik tegangan menengah (TM). Kondisi itu, dinilai sudah memenuhi semua kriteria pemasangan listrik di tempat relokasi pemindahan warga Jatigede.

“Untuk pemasangan listrik di Sukamenak, kami tinggal membangun jaringan tegangan rendah (TR) dan memasang instalasi listrik ke rumah-rumah warga dengan daya listrik 450 VA. Kalau tidak ada hambatan, pengerjaan fisiknya bisa selesai sebulan dan akan dikerjakan oleh AKLI (Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia). Dalam prosesnya, kami akan berkoordinasi dengan PLN,” tutur Ade .

Dikatakan, untuk beberapa tempat relokasi lainnya, masih perlu proses lebih lanjut. Sebab, kondisi di beberapa tempat relokasi, umumnya masih tahap pematangan lahan dan perataan tanah.

Dengan kata lain, masih banyak tempat relokasi yang belum dipakai pemindahan warga serta membangun rumah baru. Bahkan di beberapa lokasi, ada yang belum tersedia jaringan TM sehingga tidak bisa membangun jaringan TR.

Kondisi itu, seperti halnya di tempat relokasi di Desa Pakualam, Kec. Darmaraja yang sebagian besar akan dipakai pemindahan warga terdampak dari Desa Cipaku.

Di tempat relokasi tersebut, hingga kini baru dilakukan pematangan lahan dan perataan tanah sehingga belum ada warga yang pindah dan membangun rumahnya.

Padahal, kebutuhan pemasangan listriknya cukup banyak hingga sekitar 500 KK. Kendala lainnya, di tempat relokasi itu belum ada jaringan TM sehingga sulit untuk membangun jaringan TR-nya.

“Jadi, untuk pemasangan listrik di tempat relokasi di Desa Pakualam, kami harus narik dan membangun jaringan TM dulu sejauh 2,5 km. Jelimetnya lagi, untuk membangun jaringan TM, anggarannya sangat besar sehingga tidak akan cukup dibiayai dari perubahan anggaran Pemprov Jabar tahun ini Rp 1 miliar. Kecuali, jika PLN mau memasang jaringan TM yang anggarannya dari APBD Pemprov Jabar tahun 2016 nanti. Seandainya bisa, berarti untuk pemasangan listrik di Desa Pakualam hanya bisa membangun jaringan TR-nya saja. Kami nanti akan berkoordinasi lebih jauh dengan PLN,” katanya.

Lebih jauh Ade menjelaskan, untuk tempat relokasi lainnya yang sudah disurvey, diantaranya di daerah Pasirpadang dan Ciboboko, Kecamatan Jatinunggal. Di kedua daerah itu, belum bisa didata kebutuhan pemasangan listriknya karena prosesnya baru perataan tanah.

Begitu pula di daerah Cacaban, Kec. Conggeang, kemungkinan besar belum bisa dipasang listrik tahun ini karena anggarannya tidak mencukupi. Pemasangan listrik di Cacaban harus dianggarkan dari APBD Pemprov Jabar 2016.

“Walaupun di daerah Cacaban sudah diusulkan oleh Bappeda untuk segera dipasang listrik, tapi anggarannya tidak mencukupi. Jadi, harus menunggu anggaran tahun depan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemasangan listrik di tempat relokasi Jatigede dinilai berat. Selain karena anggarannya terbatas dan waktunya mepet karena dikejar jadwal penggenangan Waduk Jatigede, juga kondisi di tempat relokasi umumnya baru sebatas pematangan lahan dan perataan tanah.

“Kondisi itu lah yang menyebabkan kami kesulitan untuk mendata kebutuhan pemasangan instalasi listrik ke rumah warga, termasuk pembangunan TR dan TM-nya. Meski demikian, kami terus berupaya maksimal memproses pemasangan listrik di tempat relokasi warga Jatigede,” ujarnya.

Sementara itu, ditemui di kantornya, Kasatpol PP Kabupaten Sumedang, Asep Sudrajat mengatakan, hingga kini bantuan pendampingan pembongkaran rumah dan bangunan warga Jatigede terus dilakukan oleh petugas Satpol PP dan Linmas dibantu aparat TNI dari Koramil setempat, Kodim 0610/Sumedang dan Kodam III/Siliwangi.

Setiap harinya, sekitar 100 orang petugas Satpol PP diturunkan untuk membantu pembongkaran rumah warga Jatigede. Selain itu, setiap harinya menyiapkan 4 unit truk untuk membantu mengangkut barang milik warga ke tempat pemindahan.

“Hari ini, anggota kami sedang membantu pembongkaran rumah warga di daerah Sukakersa, Kec. Jatigede dan Desa Cibogo, Kec. Darmaraja. Tak hanya membantu pembongkaran dan pengangkutan barang saja, kami juga melakukan patroli pengamanan untuk menghindari pencurian termasuk memantau kondisi genangan Waduk Jatigede. Meski sampai sekarang proses pendampingan pembongkaran berlangsung lancar tanpa ada kendala yang berarti, lebih efektif lagi jika ditambah bantuan tenaga relawan serta truk angkutan. Bantuan itu, guna mempercepat proses pembongkaran dan pengangkutan barang-barangnya,” tutur Asep.