BAPPEDA JABAR - Menteri Rudiantara Apresiasi Langkah Pemprov Dukung TV Komunitas
Menteri Rudiantara Apresiasi Langkah Pemprov Dukung TV Komunitas
25 February 2016 00:46

Inilah, Bandung.- Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, mengapresiasi langkah Pemprov Jabar mendorong pembentukan televisi komunitas di seluruh desa.

Menurut Menteri Rudiantara, televisi komunitas di desa-desa penting sebagai upaya literasi media massa dan mencegah dampak buruk tayangan televisi yang sudah ada. “Seperti Jabar (ada televisi komunitas), itu sudah bagus, makanya kita dorong juga,” ujar dia.

Di Jawa Barat, sedikitnya sudah ada dua televisi komunitas, yakni di Kabupaten Majalengka dan Kuningan. Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, bercita-cita nantinya setiap desa memiliki televisi komunitas sehingga nantinya bisa muncul 5 ribu televisi.

Dalam kaitan lain, Menteri Rudiantara yang membuka Rakor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Bandung, Kamis (25/2/2016), juga mendorong pembentukan lembaga swasta dan komunitas di luar Pulau Jawa karena frekuensi penyiaran televisi dan radio untuk Pulau Jawa sudah habis atau penuh terisi.

“Frekuensi itu terbatas, dan untuk di Pulau Jawa sudah banyak dipakai dan bisa dikatakan hampir tidak ada lagi frekuensi yang tersedia sehingga izin penyiaran baru di Jawa sudah tidak bisa. Makanya kami akan dorong yang di daerah atau di luar Jawa,” kata Rudiantara.

Ia mengatakan izin untuk penyiaran lembaga penyiaran swasta dan komunitas yang baru di luar Pulau Jawa ini nantinya bisa tidak menggunakan frekuensi, namun berupa streaming di internet.

“Indonesia itu kan konteksnya bukan hanya Jawa tapi ada yang lain. Kalau ada di daerah kami dorong keberadaan lembaga penyiaran swasta atau komunitas. Ini agar ada pemerataan informasi ke seluruh wilayah Indonesia,” katanya.

Ia menyatakan karena frukeunsi penyiaran untuk Pulau Jawa sudah habis maka pihaknya tidak akan lagi mengeluarkan izin untuk siaran baru di Pulau Jawa.

“Jadi perizinan di media elektronik baik TV dan radio sangat diatur oleh frekuensi sehingga tidak memperlihatkan sustainable sehingga terlalu berkompetisi. Namun kalau sedikit juga bisa monopoli dan itu yang rugi masyarakat,” ujar Rudi.

Copyright © Humas Bappeda Provinsi Jawa Barat 2022