Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk mencapai 46 juta yang terbagi dalam berbagai macam suku bangsa. Nilai-nilai dan karakter manusia Jabar yang berbeda tersebut sangat menarik dan sudah bagus, oleh karena itu Jabar ingin memiliki sebuah dokumen tentang pembangunan manusia di Jabar. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bappeda Jabar Prof. Dr Ir Deny Juanda Puradimadja DEA saat membuka rapat tentang pembangunan manusia Jabar pada Rabu, (29/07) bertempat di ruang sidang Sosial Budaya. Jumlah pengguna SKTM di Jabar semakin banyak. Menyikapi hal itu (kata dia) untuk menyelesaikan persoalan tersebut, menurutnya perlu meningkatkan SDM kesehatan dan membuat dokumen tentang pembangunan manusia di Jabar. Saya pernah menggagas, mungkin harus ada penyuluh kesehatan gizi, seperti kesuksesan bertani di Indonesia ada 3 (benih, pupuk dan penyuluh) tuturnya. Kepala BPPSDM mengatakan, menurut WHO keberhasilan pembangunan kesehatan itu 80% ditentukan oleh SDMnya. Meskipun pembangunan fisik untuk meningkatkan akses pelayanan masyarakat terus dilakukan, ketika tidak mempunyai SD, maka akan bermasalah. Selain itu, selama ini (kata dia) banyak orang memiliki persepsi bahwa SDM kesehatan itu adalah dokter, perawat, bidan, dan tidak sedikit yang memiliki cita cita menjadi profesi kesehatan tersebut, jarang yang bercita cita menjadi seorang ahli gizi atau profesi kesehatan lainnya. SDM kesehatan selama ini dibentuk untuk bagaimana menyembuhkan, bukan upaya promotif, prepentif, dan yang lebih berperan dalam upaya promotof-prepentif itu adalah petugas kesehatan lingkungan jelasnya. Berbicara tentang pembahasan kesehatan berkaitan dengan apa yang dikonsumsi (kata dia), di Jabar belum ada. Restoran di Singapura dan Malaysia sudah memiliki sertifikasi sehat, apabila ditemukan formalin di dalam makanan yang diproduksi oleh restoran tersebut, maka restoran tersebut dituntut untuk ditutup. Di Indonesia belum sampai seperti itu, sekarang apabila Provinsi Jawa Barat mau seperti itu berarti menjadi pemula tuturnya. Situasi SDM dalam kesehatan global di Indonesia masih cukup parah, hasil hitungan jumlah dokter dan bidan adalah 2,3% per seribu orang. Tantangan di Indonesia diantaranya kesehatan pangan dan energi, dan penyediaan lapangan kerja. Tingkat penyakit dan terjadinya kecelakaan masih tinggi, contohnya untuk penyakit jantung memakan biaya sampai 1 M, angka kematian, kemiskinan dan kesakitan juga masih tinggi. Angka kematian ibu dan bayi juga masih tinggi, penyebab kematian bayi 0 11 bulan adalah berat badan rendah dan saluran pernafasan tertahan karena tercekik pada saat dalam kandungan. Beliau menambahkan, Permasalahan SDM kesehatan diantaranya : (1) jumlah tenaga kesehatan kurang, (2) distribusi SDM kesehatan yang tidak merata, (3) mutu dan kualitas belum memadai, (4) kualifikasi kesehatan masih banyak yang belum D III. Dalam Undang Undang pendidikan SDM medis seharusnya minimal D III, apabilah belum mencapai D III hanya bisa jadi asisten. Selain itu belum adanya penyuluhan kesehatan contohnya penyuluhan bagi para penderita diabetes jelasnya. Target sekarang ini adalah minimal enam Rumah Sakit kelas C harus memiliki anastesi. Baru sebanyak 1015 puskesmas di Provinsi Jawa Barat yang memenuhi standar permenkes. Ada 8540 puskesmas yang belum memiliki tenaga yang sesuai standar. Sering kali di daerah daerah memiliki SDM medis bukan berasal dari daerah tersebut, padahal seharusnya ada formasi daerah. Selain itu tenaga spesialis masih kurang hanya 8,3% beasiswa untuk dokter spesialis sebesar Rp 480 juta 75 orang per tahun disediakan. Program yang sudah dijalankan untuk mengatasi permasalahan permasalahan di atas adalah program Nusantara Sehat, program ini sejalan dengan program Indonesia sehat yang sesuai dengan visi dan misi Presiden RI. SDM program Nusantara Sehat dibimbing semi militer, kemudian dilatih atau diperkenalkan apa saja yang akan dikerjakan nanti, setelah itu baru dikirim ke daerah daerah tertinggal dan perbatasan serta kepualan. Membangun manusia Jabar dimulai dari kesehatan, memiliki harapan Provinsi Jawa Barat menjadi leader dalam pembangunan dan perbaikan jelasnya. Diakhir kegiatan, Prof. Denny mengatakan, Uang di Jabar itu ada, hanya saja mungkin pelaksana pembangunan kurang keukeuh dalam merencanakan. Beliau menginginkan Bappeda itu membuat rencana besar dan matang, karena dana sudah disiapkan.