Kabid Pendanaan Pembangunan (PP) Bappeda Provinsi Jabar Ir. YukeMauliani S, M.Si. menerima kunjungan DPRD Kota Tasikmalaya, Jum’at (07/08) Ruang Sidang Operasional Room Bappeda Jabar.

Disampaikan Nurul, maksud dan tujuan kunjungan tersebut adalah study komparasi terkait KUPA dan PPASP APBD Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2015, dan terkait asset Dadaha. Provinsi sudah memberikan asset tersebut kepada Kota Tasikmalaya dan akan dibantu Provinsi untuk perbaikan, karena tempat tersebut akan dipakai untuk perlombaan MTQ Jawa Barat.

Dalam pembukaannya, Ir. Yuke menyampaikan bahwa untuk segala bantuan keuangan sudah dibahas dengan Bappeda termasuk pembahasan bantuan untuk MTQ di Kota Tasikmalaya. Saran dari kami (kata dia) perbaiki untuk stadionnya terlebih dahulu. Tetapi yang pasti untuk fisik dan MTQ ada bantuan dari Provinsi untuk persiapan maupun penyelenggaraan.

Terkait nominal angka yang akan diberikan, pihaknya belum bisa menyebutkan, karena tahapan APBD masih berjalan dan rencananya pada hari Senin sudah masuk penetapan KUA perubahan 2015, setelah itu masuk pada APBD 2016.

“Terkait perubahan, banyak usulan yang masuk dari Kota Tasikmalaya salah satunya adalah Dadaha, pembangunan jalan dan pasar Cikurubuk. Listing usulan dari Kota Tasikmalaya sudah diakomodir, terkait penetapannya silahkan tunggu pada hari Senin, yang pasti DPRD harus ikut menjaga dan mengawal perjalanan, perencanaan, sampai penganggaran” tuturnya.

Beberapa pertanyaan disampaikan dari DPRD Kota Tasik, salah satunya adalah terkait pemindahan alih kelola SMP/SMA, rumah sakit dan terminal menjadi tanggung jawab Provinsi. Mereka menilai hal itu akan berpengaruh pada pendapatan dan kebijakan daerah setempat.

Ir. Yuke menjawab, terkait aset kita tidak serta merta memindahkan. Kita belum selesai untuk membahas aset, karena yang kami tangani bukan hanya Kota Tasik saja melainkan Kab/Kota yang lainnya juga sama.

“Mohon kesabarannya. Kalau sudah selesai pembahasan dengan DPRD, selanjutnya akan langsung diinformasikan” tuturnya.

Beliau menambahkan, kenapa banyak terminal yang dipindah, alasan dari kemendagri adalah untuk menstandarisasi terminal sehingga standarnya sama meskipun lokasinya berbeda-beda. Namun meskipun demikian tetap pasti ada kontribusinya untuk daerah setempat.

Dalam kesempatan yang sama, Ir. Yuke juga menjawab persoalan RKPD online. Beliau menuturkan, semua usulan memang harus masuk pada RKPD online, dan usulan tersebut diakomodir oleh Bappeda Kab/Kota setempat, sehingga hanya ada satu pintu yakni di Bappeda supaya pengawalan dan evaluasinya jelas.

“Persoalan diakomodir atau tidak, harus disandingkan dengan isu strategis terlebih dahulu, maksudnya kegiatan yang diusulkan harus terkait dengan isu strategis Provinsi Jawa Barat” tuturnya.*** Rizal