Rabu, (01/10/14), Bappeda Provinsi Jawa Barat mendapat Kunjungan Diklat Kepemimpinan Ke-IV dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sekretaris Bappeda Jabar Ir. H. Husain Achmad, MM didampingi oleh Kepala UPTB Pusdalisbang Bappeda Jabar Ir. Rudi Mahmud Z, MSP., MT menyambut baik kunjungan ini.

“Ini merupakan bagian dari Diklatpim IV, berbeda dengan diklat sebelumnya, karena Diklat Pim sekarang lebih cepat hanya 97 hari. Kunjungan ini untuk melengkapi kekurangan kami, untuk menghasilkan gagasan perubahan yang bersifat inovasi serta dapat menjawab kebutuhan pegawai dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Karena saya yakin ‘Bappeda Penuh Inovasi’. Terkait dengan persoalan manajemen lebih kepada ingin mengetahui teknis teknis pengelolaan, banyak hal-hal inovatif yang diperlukan, sehingga bisa bermuara pada kinerja yang lebih baik. Dari sini, mereka akan pulang dengan sesuatu yg baru, mengawalinya sampai dengan perubahan ke arah yang lebih baik,” ujar Kepala Bidang Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan sekaligus Ketua Rombongan Diklat Pim 4, Dr. Miftah Thoha, MPA.

Selanjutnya, Sekretaris Bappeda Jabar menyampaikan paparan mengenai ‘Inovasi Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Barat’. Pada kesempatan ini, Beliau memberikan gambaran mengenai Pembangunan Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan. Diharapkan, kelak para peserta Diklat Pim akan menyampaikan inovasi-inovasi di Jawa Barat ini di daerahnya masing-masing. Beberapa point yang disampaikan diantaranya mengenai Transformasi Paradigma Pembangunan jawa Barat melalui Pendekatan Empat Pilar Utama Pembangunan dan 1 Simpul atau yang lebih dikenal dengan istilah ‘Jabar Masagi’. Selain itu juga disampaikan pula mengenai Pembangunan Tiga Metropolitan di Jawa Barat, Konsep Twin Metropolitan Bodebek Karpur-DKI Jakarta, serta Kebijakan Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara dan Bagian Selatan.

Gagasan ‘KM 0 Pro Poor Jabar’ dikemukakan oleh Kepala UPTB Pusdalisbang, Ir. Rudi Mahmud Z, MSP., MT, “Sistem Informasi KM0Pro PoorJabarmerupakan suatu sistem pendukung pengambil keputusan (Decision Support System) berbasis web dan sistem informasi geografis dengan memanfaatkan data Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang bersumber dari data Pendataan Progam perLindungan Sosial (PPLS) 2011 yang disajikan secara by name, by addres, by picture danby coordinat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat,” tuturnya.

Pemanfaatan Aplikasi Km 0 Pro Poor Dalam Mendukung Program-Program Pemberantasan Kemiskinan untuk mencapai ‘Satu Data Kemiskinan Jabar’. Agar mampu melaksanakan penanggulangan kemiskinan secara sistemik, serentak dan bersinergi maka dibutuhkan Sistem Informasi Kilometer Nol Pro Poor Jabar sebagai Alat Kendali Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Individu dan Multi pihak (Pemerintah, Pelaku Usaha, Akademisi dan Komunitas).

Banyak hal yang dapat diambil dari kunjungan Diklat Pim IV kali ini, terutama mengenai inovasi-inovasi yang digagas oleh Orang Jawa Barat itu sendiri, tentunya sangat bermanfaat bagi seluruh peserta untuk kedepannya.