Bisnis.com,BANDUNG—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penerapan 3 program Pemprov Jabar di 17 provinsi untuk memperbaiki system pelayanan publik.

Anggota Tim Deputi Pencegahan KPK Nurul Ihsan Al Huda mengatakan pihaknya berencana menggelar workshop bagi 17 gubernur di Indonesia untuk menerapkan system manajemen tunjangan penghasilan pegawai (TPP), layanan e-Samsat, dan perizinan terpadu milik Pemprov Jabar. “Mereka akan mereplikasi 3 sistem ini,” katanya usai bertemu Sekda Jabar Iwa Karniwa di Gedung Sate, Bandung, Selasa (18/10/2016).

KPK memilih 3 program Pemprov Jabar ini menurutnya tidak tiba-tiba karena sebelumnya sudah melakukan observasi. Pihaknya juga melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait tentang penerapan 3 program Jabar ini. “Hasilnya ini oke dan bisa diaplikasikan di daerah, hasil observasi Jabar lebih baik dari provinsi lain yang juga kita observasi,” tuturnya,

Menurutnya dalam workshop nanti 17 provinsi langsung menerapkan ketiga sistem tersebut karena jika harus merancang dari awal biayanya akan tinggi. Namun diakui Huda, perbaikan layanan juga membutuhkan perbaikan SDM dan regulasi. “Setelah diimplementasikan tahun depan kami monitoring agar ini juga dibuat regulasi dan disiapkan SDM-nya. Jadi teknologi ini hanya salah satu upaya memperbaiki sistem,” katanya.

Penerapan dilakukan di 17 provinsi yang dianggap KPK memiliki kerawanan tindak pidana korupsi, ada juga daerah yang baru memiliki kepala daerah, serta daerah yang kepala daerahnya tersangkut perkara korupsi. “Prioritas kami kepala daerah yang baru, ada juga Riau dan Banten yang gubernurnya terkena kasus di KPK,” paparnya.

Huda memastikan nantinya dalam workshop daerah akan diberikan penjelasan serta gambaran penerapan sistem tersebut di Pemprov Jabar. Dia mencontohkan soal TPP yang tidak mudah karena ada sejumlah parameter penilaian bagi kinerja PNS. “Parameter ini bisa dicontoh dari Jabar. Workshopnya akan kami gelar November dihadiri Pimpinan KPK,” pungkasnya.