Pangandaran, Bappeda Jabar.- Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Jawa Barat mengakhiri kegiatan Pramusyawarah Perencanaan Pembangunan (Pramusrenbang) di wilayah IV Pangandaran, Sabtu (1/4/17).

Kegiatan pramusrenbang yang dilaksanakan sejak tanggal 27 Maret yang meliputi Wilayah I,II,II, dan IV tersebut telah menghasilkan beberapa usulan Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Seperti diketahui, kegiatan Pramusrenbang merupakan salah satu rangkaian kegiatan proses Perencanaan yang dimaksudkan untuk mempertajam usulan program dan kegiatan prioritas tahun 2018 sesuai dengan Perda No.6 th 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tujuan kegiatan ini untuk membahas dan menyepakati usulan dari seluruh pemangku kepentingan untuk menghasilkan kegiatan prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk menampung masukan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Tahun 2018.

Mekanisme acara terdiri dari, Rapat Pleno (Pembukaan, Telekonferensi Gubernur,  Saran dan Masukan dari DPRD Provinsi Jabar, Paparan RKPD Provinsi Jawa Barat), Sesi Sidang Kelompok, dan diakhiri dengan Pendandatanganan Kesepakatan.

Setelah kegiatan ini, akan ada tahapan perencanaan selanjutnya yang meliputi kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi, Fisik, dan Pemerintahan Sosial Budaya pada tanggal 3-5 April. Kemudian dilanjutkan dengan Rakor Bappeda Provinsi dengan Bappeda Kabupaten/Kota, dimana kedua kegiatan tersebut baru diterapkan pada tahapan perencanaan tahun ini.

Selanjutnya pada tanggal 10 April akan diadakan Virtual Musrenbang Provinsi, yang kegiatannya akan berlangsung di kantor Bappeda bersama Gubernur Jawa Barat, dan diikuti serentak oleh setiap Bappeda di Kabupaten/Kota masing-masing melalui telekonferensi.

Terakhir Murenbang Provinsi yang akan dilaksanakan pada tanggal 11-13 April di Intercontonental Hotel Dago. Kegiatan ini merupakan tahapan akhir dari rangkaian mekanisme perencanaan pembangunan di tingkat provinsi, untuk menampung segala aspirasi dari semua pemangku kepentingan dalam memformulasikan prioritas kebijakan, arah pembangunan, isu-isu strategis, dan sinkronisasi program prioritas sebagai bahan penyempurnaan untuk penetapan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2018.