BAPPEDA JABAR - Jangan Swasta, LRT Bandung Raya Harus dari APBN
Jangan Swasta, LRT Bandung Raya Harus dari APBN
17 February 2016 00:12

Inilah, Bandung.- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan kepada pemerintah pusat agar pembiayaian pembangunan dengan LRT (Light Rapid Transit) dibiayai oleh APBN.

“Yang jelas kemarin (15/02/2016) rapat dengan pak menteri, menyinggung sedikit soal LRT Bandung Raya. Kita lebih cenderung LRT dibiayi APBN,” kata Ahmad Heryawan, di Bandung, Selasa (16/02/2016).

Alasan diusulkan pembiayaan LRT Bandung Raya dari APBN, kata Aher, karena untuk menghindari laba rugi dan jika menggunakan APBN tarifnya akan lebih murah.

“Saya khawatir kalau nanti LRT Bandung Raya itu swasta yang menangani maka tarifnya akan mahal. Sehingga LRT beres tapi tidak ada yang mau naik karena tarifnya mahal kan enggak mau seperti itu. Harganya kalau bisa jangan terlalu mahal dari kereta cepat,” kata dia.

Proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini, lanjut dia, akan terintegrasi atau terangkai dengan Light Rail Transit/LRT (kereta api ringan) yang akan dibangun di Bandung Raya.

“Jadi Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak berhenti di Tegalluar (Kabupaten Bandung) saja tapi ada pembangunan transportasi terpadu di kawasan Bandung Raya. Rencananya, bentuknya LRT,” katanya.

Ia mengatakan integrasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan LRT Bandung Raya dilakukan untuk mempermudah akses penumpang jika ingin melanjutkan perjalanannya di Bandung Raya.

“Upaya nyambung dengan kereta cepatnya bahkan nanti kereta cepatnya konsorsiumnya sama, kemudian teknologi sama, jadi lebih mudah dibandingkan berbeda konsorsium. Transportasi Bandung Raya akan menyesuaikan dengan Kereta Cepat dan pembangunannya tak terpisahkan,” kata dia.

GUBERNUR Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan kepada pemerintah pusat agar pembiayaian pembangunan dengan LRT (Light Rapid Transit) dibiayai oleh APBN.

“Yang jelas kemarin (15/02/2016) rapat dengan pak menteri, menyinggung sedikit soal LRT Bandung Raya. Kita lebih cenderung LRT dibiayi APBN,” kata Ahmad Heryawan, di Bandung, Selasa (16/02/2016).

Alasan diusulkan pembiayaan LRT Bandung Raya dari APBN, kata Aher, karena untuk menghindari laba rugi dan jika menggunakan APBN tarifnya akan lebih murah.

“Saya khawatir kalau nanti LRT Bandung Raya itu swasta yang menangani maka tarifnya akan mahal. Sehingga LRT beres tapi tidak ada yang mau naik karena tarifnya mahal kan enggak mau seperti itu. Harganya kalau bisa jangan terlalu mahal dari kereta cepat,” kata dia.

Proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini, lanjut dia, akan terintegrasi atau terangkai dengan Light Rail Transit/LRT (kereta api ringan) yang akan dibangun di Bandung Raya.

“Jadi Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak berhenti di Tegalluar (Kabupaten Bandung) saja tapi ada pembangunan transportasi terpadu di kawasan Bandung Raya. Rencananya, bentuknya LRT,” katanya.

Ia mengatakan integrasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan LRT Bandung Raya dilakukan untuk mempermudah akses penumpang jika ingin melanjutkan perjalanannya di Bandung Raya.

“Upaya nyambung dengan kereta cepatnya bahkan nanti kereta cepatnya konsorsiumnya sama, kemudian teknologi sama, jadi lebih mudah dibandingkan berbeda konsorsium. Transportasi Bandung Raya akan menyesuaikan dengan Kereta Cepat dan pembangunannya tak terpisahkan,” kata dia.

Copyright © Humas Bappeda Provinsi Jawa Barat 2022