Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat segera membangun TKI Center yang berlokasi di kawasan Lewipanjang Kota Bandung.
Harapannya, proses pembangunan TKI Center ini sudah bisa dimulai pada awal tahun depan. Tapi, persiapan pembangunannya sudah dilakukan sejak tahun ini, seperti aspek lingkungan hidup, jalan, air bersih, dan limbah.

Kepala Disnakertrans Jabar Ferry Sofwan mengemukakan, pembangunan TKI Center ini diperkirakan akan menyedot biaya sebesar Rp110 miliar, dengan Rp20 miliar digunakan untuk pengurusan perizinan.

Dia memprediksikan, proses pembangunan TKI Center ini akan rampung dalam dua tahun. TKI Center ini, lanjutnya, akan mampu menambung 200 tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan berangkat.

“Nantinya, tempat itu akan dipakai untuk layanan dan pendidikan,” kata Ferry di Bandung, Kamis (11/8).

Dia mengharapkan, pembangunan TKI Center dapat meningkatan keterampilan bagi para TKI sebelum diberangkatkan ke negara tujuan. Menurutnya, TKI harus banyak menguasai keterampilan supaya ketika bekerja nanti bisa bersaing.

Ferry mengemukakan, pembukaan TKI Center ini nantinya diharapkan tidak hanya melatih calon TKI yang menjadi pekerja rumah tangga, namun juga bisa menjadi tempat pelatihan TKI yang akan bekerja di sektor lainnya, seperti industri.

Dia menjelaskan, sejumlah wilayah kantong TKI di Jabar saat ini sudah mulai menggeser negara tujuan bekerja, dari biasanya ke Timur Tengah, ke Hongkong. “Karena Timur tengah masih rentan, jadi kita membuat moratorium terlebih dahulu,” terang dia.

Seperti diketahui, sebagai provinsi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri terbesar, Jawa Barat terus memperbaiki tata kelola pengiriman TKI-nya. Salah satunya, kini Jabar tengah membentuk pusat pelayanan Tenaga Kerja Indonesia asal Jawa Barat, yaitu TKI Center.

TKI Center ini diharapkan akan menjadi pusat pelayanan, seperti perizinan, pelatihan, hingga tempat pelayanan TKI yang kembali ke tanah air. Rencananya, TKI Center ini akan berupa bangunan 6 lantai dan satunya lagi 4 lantai.

Perbaikan tata kelola ini dinilai penting mengingat banyak kasus yang menjerat TKI, mulai dari kasus pidana hingga human trafficking atau perdagangan orang, sehingga perlu perbaikan mulai dari hulu atau daerah asal pengirim TKI. Dan untuk menangani hal tersebut, Pemprov Jabar pun kini tengah membentuk Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap (LPTSA) untuk penempatan serta perlindungan TKI asal Jawa Barat.

Jumlah TKI asal Jawa Barat pada tahun 2015 lalu mencapai 41.920 bekerja pada sektor informal dan 21.109 bekerja di sektor formal.

Jumlah ini menurun dari tahun 2014 dimana ada 69.248 TKI di sektor informal dan 35.356 orang di sektor formal. Para pahlawan devisa ini tersebar sebagian besar ke negara-negara Timur Tengah dan Asia Timur.

Pemprov Jawa Barat pun terus mendorong agar para TKI ini bisa bekerja ke luar negeri dengan bekal keahlian tertentu melalui pelatihan-pelatihan serta sertifikasi kompetensi.