Bisnis.com, Bandung.- Pemprov Jabar mendukung moratorium proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan moratorium atau penghentian proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta tersebut menjadi momentum untuk mengkaji kembali aturan, ataupun dampak lingkungan secara menyeluruh, demi menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Menurutnya ini sebuah keputusan bersama kan, baik Pemerintah DKI, Pemerintah Pusat untuk moratorium sampai dikaji lagi semua sampai ke segi aturan maupun kajian secara menyeluruh terhadap dampak lingkungan untuk menyusun KLHS. ” Saya kira dari pada pro-kontra, ribut, sebaiknya moratorium,” katanya, Minggu (24/4/2016). Deddy memandang reklamasi Pantai Utara Jakarta tidak berdampak secara langsung bagi Jawa Barat. Namun secara material, ia mencatat bahwa sekitar 80% pebisnis tambang di Bogor menyuplai material reklamasi, seperti ‘tanah urugan’ bagi proyek pembangunan pulau baru tersebut. Efeknya, jalan- jalan umum di Jawa Barat menjadi jalur distribusi bahan material reklamasi itu dengan truk- truk besar. Kurang lebih sekitar 3000 truk lalu lalang setiap harinya. Sehingga merusak jalan umum yang secara kapasitas harusnya digunakan masyarakat. “Di Bogor saja ini di Kabupaten Bogor khususnya Bogor Barat itu 80% penambangan disana mensuplai reklamasi Jakarta. Kemarin kita kumpulkan sekitar 115 pengusaha penambangan, mereka mengakui itu,” kata Deddy.