Bisnis.com, BANDUNG–Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rakor Penyusunan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Lingkungan Pemda Kabupaten/Kota se-Jawa Barat di Bappeda Jabar, Bandung, Kamis (3/11/2016).

Rakor yang mengundang 27 Sekda seluruh Jawa Barat ini dipimpin Sekda Jabar Iwa Karniwa dan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan bersama Kepala Bappeda JabarJerry Yanuar dan Kabiro Organisasi Nanin Hayani.

Rakor ini sendiri direncanakan menghasilkan rencana aksi pencegahan korupsi dimana daerah meniru kebijakan yang sudah diterapkan di Pemprov Jabar, salah satunya penerapan tunjangan penambahan penghasilan (TPP).

Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan untuk memulai penerapan TPP maka daerah harus melakukan tiga langkah penghematan. Pertama memulai membangun sistem LPE agar terdapat penghematan dari lelang. “Kedua, kami dulu mencoret program yang tidak perlu. Dari sini ada penghematan Rp150/miliar,” katanya.

Terakhir, pihaknya menghapus honor setiap kegiatan dimana paling banyak saat itu berada di Setda Jabar. Kondisi ini menurutnya menyebabkan ada istilah basah kering di Pemprov Jabar. “Efisiensi tiga hal ini mencapai Rp 500 miliar. Setelah itu selesai kami terapkan TPP,” paparnya.

Menurutnya kebijakan ini awalnya diprotes PNS terutama laki-laki ketika gaji dan TPP digabung dan masuk rekening istri. “Istilahnya tidak ada ruang jalu, saya dicemberutin. Tapi berkat kebersamaan semua senang, tinggal rekan PNS bargaining sama istri,” katanya.

Namun pemberian TPP juga memiliki syarat harus ada peningkatan kinerja. Menurutnya PNS tetap dituntut taat administrasi juga absensi karena sistem yang dimiliki BKD akan memantaunya. Untuk dinas ketika target serapan anggaran rendah, maka TPP akan ikut menurun.

“Penyerapan anggaran masuk prestasi kerja, kalo tidak mencapai target kepala dinas terpotong (TPP). Penyerapan rendah pendapatan turun. Nanti istrinya protes, kenapa turun? Saya tidak marah, karena paling efektif itu PNS dimarahi istri. Hal seperti itu efektif di provinsi, kebijakan publik tidak semuanya senang, tapi ini sudah berjalan baik,” paparnya.