Antarajabar.com – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan volume APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 mencapai sebesar Rp32,740 triliun atau naik sebesar Rp3,334 triliun atau 11,34 persen dibandingkan volume APBD Jawa Barat murni Tahun 2016 sebesar Rp29,406 triliun.
“Jadi naiknya APBD Jabar tahun 2017 diantaranya karena pelimpahan kewenangan SMA/SMK dari Kabupaten Kota ke Provinsi,” kata Ahmad Heryawan usai menyampaikan nota pengantar RAPBD Jabar 2017, di Gedung DPRD Jawa Barat Kota Bandung, Kamis.

Menurut dia, kenaikan APBD Jabar Tahun 2017 juga untuk pembayaran honor dan gaji pegawai pendidikan seperti untuk pembayaran gaji dan semua komponen di dalamnya, mencapai Rp1,7 triliun.

“Dan  belum termasuk biaya infrastruktur dan kebutuhan pendidikan yang lainnya. Jika ditotal, anggaran pendidikan dalam APBD 2017 sudah mencapai lebih dari 30 persen atau melebihi dari dari syarat undang undang sebesar 20 persen,” katanya.

Pria yang akrab disapa Aher ini menuturkan meningkatnya APBD Jabar Tahun 2017 juga karena ada pembentukan kantor baru untuk beberapa OPD di Provinsi Jabar, termasuk UPTD di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jabar.

“Sudah tentu pemerintah provinsi harus menyiapkan fasilitas kantor untuk pengalihan kewenangan SMA/SMK dari kabupaten kota ke provinsi,” katanya.

Dalam penyampaian nota RAPBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 pada rapat paripurna, Aher menuturkan perkiraan pendapatan daerah diperkirakan sebesar Rp30,540 triliun, meningkat sebesar Rp3,734 trilyun atau sebesar 13,93 persen dibandingkan dengan target APBD murni tahun 2016 sebesar Rp26,806 triliun lebih.

Menurut dia, pendapatan tersebut bersumber dari beberapa aspek diantaranya PAD diperkirakan sebesar Rp.16,524 triliun, meningkat sebesar Rp.343,915 miliar lebih atau 2,31 persen dibandingkan target APBD murni 2016 sebesar Rp16,180 triliun lebih.

Aspek yang kedua, dana perimbangan diperkirakan sebesar Rp13,987 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp3,392 triliun atau naik 32,02 persen dibandingkan target APBD murni tahun 2016 sebesar Rp10,594 triliun lebih.

“Kemudian yang ketiga, lain-lain pendapatan yang sah diperkirakan sebesar Rp.29,690 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp2,042 miliar atau turun 6,44 persen dibandingkan target pada APBD murni tahun 2016 sebesar Rp31,733 miliar lebih,” katanya.

Sementara itu untuk rencana belanja daerah diperkirakan sebesar Rp32,429 triliun lebih dan belanja daerah diprioritaskan pada RPJMD 20132018, RPJMN 2015-2019 dan prioritas pembangunan, common goals, tematik kewilayahan Jabar 2013-2018, tematik metropolitan dan pusat pertumbuhan Jabar, janji Gubernur 2013-2018, sustainable development goals dan good governance.

Selain itu, lanjut Aher, prioritas belanja daerah berikutnya, fungsi pendidikan 20 persen dari total belanja, fungsi kesehatan 10 persen dari total belanja, bantuan keuangan Kabupaten/Kota, bantuan desa, hibah, bansos dan subsidi, DAK, dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan bantuan BOS pusat serta pelaksanaan alih kelola sesuai perubahan kewenangan konkuren Pusat-Provinsi-Kabupaten/Kota.