Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2014 telah disusun dan disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat. Laporan tersebut diserahkan langsung Gubernur Ahmad Heryawan dan Wakil Gubernur Deddy Mizwar, dalam Rapat Paripurna Pembacaan Nota Pengantar LKPJ Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2014, di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Kamis (5/3).

LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2014 ini terdiri dari beberapa produk, yaitu : pertama, Dokumen LKPJ ATA 2014; kedua, Nota pengantar LKPJ ATA 2014; ketiga, Dokumen data Pembangunan LKPJ ATA 2014; keempat, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat melalui Media; kelima, Pemeran Pembangunan LKPJ ATA 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 06-07 Maret 2015 di Gedung Sate.

Penyelenggaraan pameran tersebut dalam rangka visualisasi LKPJ Gubernur Jawa Barat Tahun 2014. Pameran itu diikuti oleh Dinas/Badan dan biro serta BUMD di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat sebagai peserta pameran yang menampilkan capaian-capaian pekerjaannya diTahun 2014.

Pameran bertujuan untuk  mendorong peningkatan pemahaman masyarakat terhadap upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerjanya selama Tahun 2014; membangun citra positif Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pelaksana pemerintahan kepada masyarakat; menginformasikan kepada masyarakat terkait hasil perkembangan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; memberikan dampak positif kepada masyarakat untuk dapat melihat dan menilai secara langsung hasil kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dituangkan dalam bentuk informasi di kegiatan pameran pembangunan.

Selain itu, pameran ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; meningkatnya hasil pembangunan di Jawa Barat, serta tercapainya tujuan masyarakat untuk membangun Jawa Barat yang lebih maju.

LKPJ 2014 merupakan Tahun kedua dari Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 dibawah kepemimpinan Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar.

Pada penyampaian Nota Gubernur Ahmad Heryawan menyampaikan beberapa catatan penting. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target sebesar 14,29 triliun rupiah lebih, terealisasi sebesar 15,16 triliun rupiah lebih atau tercapai 106,08%, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 0,86 triliun rupiah lebih. Capaian Pendapatan Asli Daerah tersebut antara lain: Penerimaan pajak Daerah dapat dicapai sebesar 103,33%, Penerimaan Retribusi Daerah dapat dicapai sebesar 113,73%, Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dapat direalisasikan sebesar 101,31% dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 166,19%.

Dana Perimbangan, dari target sebesar 2,95 triliun rupiah lebih, terealisasi sebesar 3,26 triliun rupiah lebih atau mencapai 110,49%, melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 309,53 miliar rupiah lebih, dengan rincian: penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dapat direalisasikan sebesar 126,12%, Dana Alokasi Umum sebesar 100% dan Dana Alokasi Khusus sebesar 100%.

Pendapatan Daerah yang Sah dari target sebesar 4,04 triliun rupiah lebih, terealisasi sebesar 4,01 triliun rupiah lebih atau mencapai 99,25%, kurang dari target yang telah ditetapkan sebesar 30,10 miliar rupiah lebih, dengan rincian: Penerimaan Hibah dapat direalisasikan sebesar 95,60%, dan Penyesuaian Dana Otonomi Khusus sebesar 99,27%.

Adapun untuk Belanja Daerah dianggarkan sebesar 24,22triliun rupiah lebihdan dapat direalisasikan sebesar 20,91 triliun rupiah lebih atau 86,35% dengan rincian sebagai berikut: Belanja Tidak Langsung dialokasikan sebesar 19,37 triliun rupiah lebih di realisasikan sebesar 16,95 triliun rupiah lebihatau 87,54% ; Belanja Langsung dari alokasisebesar 4,85 triliun rupiah lebihdapat direalisasikan sebesar 3,95 triliun rupiah lebih atau 81,57%, hal ini disebabkan adanya efisiensi pada beberapa kegiatan dan adanya bagian kegiatan yang belum dan/tidak jadi direalisasikan sehubungan waktu pelaksanaan tidak mencukupi.

Selain itu, Pemerintah Daerah pada Tahun 2014, kembali mendapatkan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dari BPK RI, karena berhasil menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2013, dengan capaian tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah, yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI.

Melalui berbagai inovasi, Pemerintah Daerah kembali meraih penghargaan AnugerahPangripta Nusantara Utama Tahun 2014 ke empat kalinya secara berturut-turut dalam penyusunan dokumen perencanaan Tahunan di Indonesia. Penghargaan lainnya yaitu Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2014 dalam penerapan Aplikasi KM-0 Pro Poor Jabar yang diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia di Jakarta, tanggal 30 April 2014.

Berdasarkan perhitungan, IPM Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014 mencapai 74,28 poin dengan capaian indikator komposit pada Indeks Pendidikan mencapai 83,36 poin, Indeks Kesehatan mencapai 74,01 poin dan Indeks Daya Beli mencapai 65,47 poin.

Secara makro, kinerja perekonomian Jawa Barat pada Tahun 2014 menunjukkan bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,07%, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan pada Tahun 2014 mencapai 1.148,01 triliun rupiah.

Selanjutnya, misi “Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing“ yang disusun oleh Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 dilaporkan Gubernur berikut keberhasilannya. Salah satunya Pembangunan Urusan Bidang Pendidikan, keberhasilannya dapatditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dari 73,40 poin pada Tahun 2013 menjadi sebesar 74,28 poin pada Tahun 2014; Indeks Pendidikan dari 82,31 poin pada Tahun 2013 menjadi 83,36 poin  pada Tahun 2014; Angka Melek Huruf dari 96,49% pada Tahun 2013 menjadi sebesar 98,29% pada Tahun 2014; Angka Rata-rata Lama Sekolah 8,09 Tahun pada Tahun 2013 menjadi 8,39 Tahun pada Tahun 2014; APK Sekolah Dasar Tahun 2013-2014 mencapai 108,89%; APK Sekolah Menengah Pertama Tahun 2013-2014 mencapai 95,35%; APK Sekolah Menengah Atas Tahun 2013-2014 mencapai 61,19%; APK Pendidikan Tinggi pada Tahun 2013 sebesar 17,09% menjadi 17,47% pada Tahun 2014

Pembangunan Urusan Bidang Kesehatan, keberhasilannya dapatditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Kesehatan dari 72,60 poin pada tahun 2013, menjadi 74,01 poin pada tahun 2014 dan Angka Harapan Hidup (AHH) dari sebesar 68,80 tahun pada tahun 2013 menjadi 69,02 tahun pada tahun 2014.Peningkatan kualitas kesehatan di Jawa Barat khususnya untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) telah dibangun sarana kesehatan Puskesmas Mampu PONED, sebanyak  425 unit  hingga Tahun 2014 yang tersebar di 27 Kabupaten/Kota.

Pembangunan Urusan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, keberhasilannya dapatditunjukkan dengan terlampauinya target jumlah peserta KB aktif sebesar 64,6% telah terealisasi 73,18%.

Prestasi yang membanggakan, pada Tahun 2014 Pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih 42 Anugerah Nasional dalam berbagai bidang pembangunan. Penghargaan ini merupakan pengakuan terhadap prestasi kolektif Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan dukungan yang kuat dari DPRD Provinsi Jawa Barat, kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh masyarakat Jawa Barat” tuturnya.

Ketua Pansus LKPJ Gubernur 2014 Gatot Tjahyono mengatakan, komisi dan fraksi di DPRD Jabar akan langsung membahas laporan pertanggungjawaban tersebut. Pembahasan di tingkatan tersebut akan dilakukan selama satu pekan.

Usai dibahas di komisi dan fraksi, LKPJ tersebut akan dibahas oleh pansus yang berjumlah sekitar 30 orang. Pembahasan ini pun dijadwalkan tuntas pada 1 April mendatang. (Rizal)