Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyampaikan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Transisi atau Akhir Tahun Anggaran 2013, pada sidang paripurna yang dilaksanakan di Gedung Baru DPRD Jabar Kota Bandung, Kamis.

“Ya. Enam bulan saya dengan Pak Dede Yusuf sampai Juni 2013. Juni-Desembernya dengan Pak Dedy Mizwar. Tadi sudah dikatakan tentu ada aturan main yang berlaku. Januari-Juni peraturan lama, ke sini peraturan baru. Saya kira ini hanya transisi saja,” kata Ahmad Heryawan.

Dengan demikian, kata dia, pada paruh pertama LKPJ Akhir Tahun 2013 didasarkan pada Perda Nomor 2 Tahun 2009 jo Perda Nomor 25 Tahun 2010 tentang RPJMD Provinsi Jabar Tahun 2008-2013 dan Perda Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jabar Tahun 2012.

“Adapun dalam kurun waktu enam bulan berikutnya atau dibawah kepimpinan saya dan Pak Deddy, berdasarkan Pergub Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2012 juncto Pergub Jabar Nomor 46 Tahun 2013 tentang RKPD Provinsi Jabar tahun 2013,” katanya.

Meskipun disusun dalam “masa transisi”, kata Heryawan, tapi pihaknya menjamin pembangunan di Jawa Barat dilakukan dengan seoptimal mungkin.

“Walaupun masa transisi, Insya Allah sudah optimal. Janji politik yang harusnya dilaksanakan setahun sesudah dilantik, kan sudah dilaksanakan,” kata dia.

Pada nota pengantar LPKJ Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013 tersebut diutarakan tentang pengelolaan keuangan daerah seperti pendapatan daerah.

Untuk pendapatan asli daerah (PAD) pada 2013 diklaim melebihi target, yakni dari target Rp17,38 triliun, yang dapat direalisasikan sebesar Rp19,32 triliun atau tercapai 111,18 persen.

Kemudian untuk belanja daerah yang dialokasikan Rp20,05 triliun, dapat direalisasikan sebesar Rp18,56 triliun atau mencapai 92,58 persen. Itu terdiri dari Rp15,81 triliun untuk belanja tidak langsung dan Rp4,24 triliun untuk belanja langsung.

Selain itu, dari sisi pembiayaan daerah, pada 2013 dialokasikan pembiayaan netto Rp2,72 triliun dan terealisasi 100 persen.

“Pemprov Jawa Barat pada tahun 2013 mendapatkan kembali opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI karena berhasil menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dengan capaian tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah,” katanya.

Sementara itu, untuk indeks pembangunan manusia (IPM), Jawa Barat mencapai poin 73,40 poin atau meningkat 0,21 persen dibanding tahun lalu.

Sedangkan pencapaian indek pendidikan mencapai 82,31 poin, indeks kesehatan 72,99 poin, dan indeks daya beli mencapai 64,89 poin.