Kemiskinan merupakan problematika kemanusiaan yang telah mendunia dan hingga kini masih menjadi isu sentral dibelahan bumi manapun. Selain bersifat laten dan aktual, kemiskinan adalah penyakit sosial ekonomi yang tidak hanya dialami oleh negara-negara berkembang, tetapi dialami juga oleh negara maju seperti inggris dan AS.

Bertempat di Ruang Rapat Pusdalisbang Jawa Barat (20/4), FGD Tren Angka Kemiskinan di Jawa Barat 2007-2014 digelar. Dengan narasumber Dr. Didiet Widiowati, M.Si., Viktor Pirmana, S.E., M.Si., DR. Enjang, AS, M.Si., Judiharto Trisnadi, S.ST., dan A. Tamami dari Yayasan Bahtera Bandung. Peserta yang hadir meliputi OPD terkait seperti BPMPD, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Sosial, dan Biro Organisasi.

Dalam sambutannya, Kepala Pusdalisbang H. E. Agus Ismail, S.Sos., M.Pd menyampaikan beberapa poin penting, yaitu data kemiskinan di Jawa Barat sejak tahun 2007-2017 trennya menurun.

“Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, nah sekarang faktor manakan yang paling determinan dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat. Secara berkala akan menindaklanjuti mempublikasikan di media. Melalui diskusi ini akan terlihat dalam publikasi angka penurunan kemiskinan ini dipengaruhi oleh faktor mana saja. Bisa melihat angka pengangguran, mana yang mempengaruhi angka pengangguran berkurang. Kalau sudah diketahui faktor-faktornya, maka akan disupport ke bagian yang bertanggungjawab di bidangnya. Ke depan pusdalisbang memberi solusi ke bidang perencana Bappeda, bahwa hal-hal yang selama ini direncanakan sesuai dengan hasil analisa dan kebutuhan riil di masyarakat,” kata H. E. Agus Ismail, S.Sos., M.Pd.

Menurut Judiharto  Trisnadi, S.ST, perwakilan dari BPS Provinsi Jawa Barat, kemiskinan tidak bisa dipastikan ketika kemiskinan turun bahwa program pemerintah bagus. Selain itu, di hampir semua provinsi angka kemiskinan relative turun, tetapi tidak signifikan.

“Permasalahannya di Jabar garis kemiskinan masih didominasi masalah makanan (perut), kita disparitas angka penduduk miskin masih tinggi. Disparitas penduduk kota dan desa masih tinggi. Angka miskin di Jawa Barat masih di desa, maka program pembangunan harus di desa. Masih banyak penduduk Jawa Barat rentan miskin. Kalau JK dinaikan maka akan masuk pada kategori miskin,” tambahnya.

Pakar Kemiskinan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, DR. Didiet Widiowati, M.Si, jika membicarakan kemiskinan harus matang dulu konsepnya, siapa miskin, bagaimana cara mendatanya, dan menentukan standar miskinnya. Di Indonesia, di Jawa Barat khususnya, masyarakat sangat heterogen. Desa sebagai sumber kemiskinan tetapi desa juga menjadi sumber inspirasi dalam pembangunan, banyak keunggulan di desa yang bisa dieksploitasi, di desa banyak potensi yang bisa dikembangkan. Sebagai contoh, sekarang 2/3 lahan pertanian di desa sudah dimiliki oleh orang kota, sehingga petani sendiri sudah menjadi buruh. Ketiadaan aset dan akses inilah yang menyebabkan kemiskinan. Lain halnya dengan orang miskin di kotaadalah orang desa yang melakukan urbanisasi dan tidak memiliki keterampilan dan kompetensi tinggal di kota.

Menurut Viktor Firmana, SE., M.Si., angka ketimpangan pendapatan semakin tinggi dari tahun ke tahun di Jawa Barat. Percepatan peningkatan pendapatan golongan miskin rendah dibandingkan dengan golongan terkaya. Faktor ini yang menjadi penyebab kemiskinan di Jawa Barat.

“Ada empat kelompok, daerah karawang bandung barat, bandung dan purwakarta merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata provinsi dan pengurangan kemiskinan lebih cepat di banding daerah lain. Ini yang termasuk inclusive growth. Bagaimana daerah lain didorong untuk masuk kategori ini,” ungkap Viktor.

Pada akhirnya, penggunaan data tidak lagi bisa digunakan data yang bersifat makro, tetapi harus bersifat teknis terutama untuk data yang bersifat solutif.