Selasa, (23/09/14), Focus Group Discussion mengenai peran Humas dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan di Ruang Sidang Bidang Sosial dan Budaya Bappeda Provinsi Jawa Barat. Dihadiri oleh para Akademisi dan Praktisi Humas dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) serta Universitas Islam Negri Swadaya Gunung Djati Bandung (UIN). Turut hadir juga Kabag Humas Setda Provinsi Jawa Barat, serta beberapa Dinas seperti Disnakertras Jabar dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat.

Tujuan dari pelaksanaan FGD ini adalah untuk membahas tentang bagaimana peran Kehumasan ini mampu memberikan kontribusi dalam mencapai Visi dan Misi Jawa Barat, bagaimana peran Humas dan bagaimana seharusnya Humas saat ini di Lembaga Pemerintahan, serta bagaimana peranan OPD yang merupakan bagian dari fungsi Humas. Hal ini dianggap penting, karena fungsi Kehumasan dilakukan oleh setiap orang di sebuah lembaga atau organisasi, orang akan melihat bagaimana reputasi lembaga dengan melihat bagaimana performance atau sosok orang-orang yang ada di dalamnya.

“Fungsi Humas dan kedudukan Humas harus setingkat dengan Pimpinan. Jika ada rapat penting atau tingkat Pimpinan, Humas harus ikut. Informasi-informasi yang berkaitan tentang Lembaga Humas harus menerima langsung informasinya, sehingga tidak terjadi distorsi. Peran Humas dalam strategi mencapai Visi dan Misi Jabar, Visi dan Misi Jabar ini harus disosialisasikan atau disampaikan ke public, Visi dan Misi Jabar ini belum banyak diketahui oleh public luas. Ini merupakan tantangan pejabat Humas, bagaimana mensosialisasikan Visi dan Misi Jabar ini agar diketahui luas oleh public,” tutur Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi UNISBA, Dr. H. O. Hasbiansyah, Drs., M.Si.

Selain oleh Perda, tugas Humas diatur juga oleh Permendagri, diantaranya yaitu memberikan informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah, mengelola informasi dengan cepat, akurat, dan selaras, menyampaikan informasi dengan tepat, cepat, memberikan pemahaman kepada masyarakat, serta menampung aspirasi publik.

Dilihat dari Peran dan Fungsi Humas yang ada di Pemerintah Provinsi, Drs. Budy Hermawan, M.Si selaku Kabag Humas Setda Jabar menambahkan bahwa, ‘sosok pribadi Birokrat itu Humas’ namun berbeda level-levelnya. Bicara transparansi informasi ini, Jawa Barat memperoleh penghargaan Humas terbaik dalam pelaksanaannya. Pada tahun 2010 juga sudah membentuk Komisi Informasi Publik (KIP).  Ruang lingkup Humas itu adalah manajemen hubungan antar masyarakat, mulai hubungan koordinasi antar lembaga, pengembangan analisa media dan informasi, serta analisa pemberitaan media massa. Di Humas Jabar sudah ada media monitoring, ada beberapa media yang digunakan mulai dari media lokal sampai media nasional.

Dapat disimpulkan bahwa, Humas harus merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum dan Tata Kelola Kehumasan. Termasuk tiap OPD juga harus merujuk kesini, agar kinerja Humas dapat dievaluasi. Perlu ada pelatihan khusus para pengelola informasi, PPID, OPD, dan Humas mengenai peran dan fungsi Humas dalam mewujudkan Visi dan Misi Jabar. Humas pemerintah ialah membuat kepuasan publik atau memberikan pelayanan terbaik kepada public sehingga harus betul-betul memahami Visi dan Misi. Perlu juga merubah mindset bahwa memandang Humas itu bukan sesuatu yang kecil, tetapi banyak tugas dan fungsi Humas dalam pembangunan jabar, sehingga dirasa sangat penting pelatihan untuk mengubah budaya kerja Humas agar menjadi lebih baik.