Focus Group Discussion ‘Metropolitan Bandung Raya’ digelar di Ruang Sidang B Bappeda Provinsi Jawa Barat, Senin, (22/09/14). Dihadiri oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA serta narasumber dari SAPPK Institut Teknologi Bandung (ITB). Turut hadir juga Puslitbang Pemukiman dan Puslitbang Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.

“Diskusi ini untuk membahas pengembangan Metropolitan Bandung Raya. Sebelum menyusun masterplan, terlebih dahulu melakukan rancangan Rencana Aksi Besar. Selain untuk mendengarkan paparan dari narasumber, pelaksanaan FGD ini juga untuk melakukan penyusunan Rencana Aksi Besar dari Metropolitan Bandung Raya,” tutur Kepala Bidang Fisik Bappeda Jabar Linda Al Amin, ST., MT pada saat membuka diskusi yang dimulai pukul 09.00 WIB.

Berdasarkan paparan yang disampaikan oleh Dosen Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB, Delik Hudalah, ST., MT., M.Sc., Ph.D. Beliau menyampaikan bahwa, pendekatan Kelembagaan Metropolitan dilakukan dengan tiga pendekatan. ‘Pendekatan Kalkulus’ dengan motivasi pengelolaan Metropolitan untuk menginternalisasi pelimpahan dampak dari tindakan pemerintah daerah yang terpecah-pecah, ‘Pendekatan Struktural’ dengan tujuan pengelolaan Metropolitan untuk menciptakan kemapanan tatanan administrasi pemerintahan dan stabilitas politik, serta ‘Pendekatan Sosiologis’ dengan tujuan pengelolaan Metropolitan adalah untuk meningkatkan legitimasi dan keberterimaan masyarakat.

Penguatan Kelembagaan Metropolitan merupakan konsekuensi tak terhindarkan dari penerapan kebijakan otonomi daerah. Sebagian besar Kawasan Metropolitan di Indonesia belum memiliki sistem kelembagaan yang kuat, khususnya pada tahap pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

Kepala Bappeda Jabar menjelaskan bahwa Proyek Metropolitan Bandung Raya ini sangat ditunggu-tunggu sehingga teori yang digunakan dalam pengembangan kewilayahan ini harus ajeg. Sebagai penutup, akan ada deklarasi dari Pihak Swasta di Gedung Merdeka, akan dilakukan Launching Pihak Swasta yang didedikasikan sepenuhnya untuk Pengembangan Metropolitan Bandung Raya, ujar Beliau.

Beberapa hal yang direkomendasikan terkait dengan Pengembangan Metropolitan Bandung Raya yaitu : (1) Penguatan dimensi kewilayahan dalam kebijakan sektoral provinsi; (2) Perlu sinkronisasi peran lembagayaitu Kemdagri dan Kemen PUserta Bappeda dan Dinas; (3) Kepemimpinan daerah yang kuat sebagai modal penting dalam penguatan kelembagaan wilayah di era Otonomi Daerah; (4) Perlu upaya menumbuhkan komitmen, trust, dan hubungan harmonis antar daerah di Bandung Raya; serta (5) Perlunya mengedepankan asas-asas mendasar dalam kerja samayaitu asas kesetaraan, asas saling membutuhkan, asas urgensi, dan asas kekeluargaan.