“Kita tahu saat ini bahwa Jawa Barat mempunyai jumlah penduduk yang paling padat di Indonesia. Pada tahun ini, kita lebih memfokuskan pada bagaimana membangun masyarakat Jawa Barat yang berkualitas dan berdaya saing. Sehingga kita perlu meningkatkannya dari salah satu sisi yakni kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Jawa Barat supaya memiliki daya saing,” tutur Kepala Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Provinsi Jawa Barat, Ir. Hj. Hany Yuhani, MPM, saat membuka diskusi, Selasa, (02/09/14).

Focus Group Discussion (FGD) yang dimulai pukul 13.00 WIB dilaksanakan di Ruang Sidang Bidang PPE Bappeda Jabar, dihadiri oleh Dosen Institut Teknologi Bandung (ITB), Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar, Biro Pemerintahan Umum Setda Jabar, serta Komite Perencana dan Bidang-Bidang Bappeda Jabar.

Dr. Joko Siswanto, MPA selaku dosen ITB menyampaikan bahwa, tujuan pelaksanaan FGD ini untuk memetakan kondisi demografi Jawa Barat saat ini dan memetakan kondisi demografi Jawa Barat tahun 2025 jika tanpa intervensi, mengidentifikasi masalah demografi yang berpotensi akan muncul (potential problem), berbagi informasi pengalaman-pengalaman rekayasa demografi, serta menyusun strategi untuk mencapai bonus demografi Jawa Barat tahun 2015.

Beliau juga memaparkan beberapa strategi yang dapat dilakukan, yaitu : (1) Human Capital/Asset yang dapat menciptakan nilai tambah serta menaikkan pendapatan, keuntungan, dan investasi; (2) Permanent Human Resource untuk memunculkan potensi yang dimilikinya berupa pikiran dan tenaga; (3) Temporary Human Resource untuk memenuhi kebutuhan sementara; (4) Work Force, dibutuhkan kekuatannya untuk bekerja.

Perwakilan BPS Jabar menambahkan bahwa, “BPS menyediakan data penduduk Jawa Barat berdasarkan jenis kelamin perkabupaten dan kota, sehingga bila memang diperlukan tentunya BPS bisa membantu. Tentunya tidak lepas dari kelemahan untuk melihat kompetensi wilayah, intinya adalah hasil proyeksi pendidikan kabupaten/kota baru diklasifikasi berdasarkan jenis kelamin. Masukan dari kami, jumlah tenaga kerja juga perlu menjadi perhatian, harus adanya penyelarasan antara jumlah tenaga kerja di pedesaan dan perkotaan,” tutur Amilija Nurjuliani.

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, mengenai profil penduduk Jawa Barat sekarang inisepertinya penyelesaian data kependudukan lebih baik dilakukan perkabupaten/kota, bukan secara keseluruhan. Berdasarakan data yang adadi BPS, jika proyeksi penduduk di Jawa Barat dari tahun 2011 sudah tercapai, dan pendataan penduduk semuanya mendukung tentunya akan optimal. Selanjutnya, mengenai masalah kependudukan dalam Bidang Pendidikan, Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dihadapi setiap wilayah di Provinsi Jawa Barat, akan dikumpulkan data-datanya terlebih dahulu sesuai dengan bidangnya masing-masing, baru kemudian akan dilakukan pembahasan lebih lanjutnya melalui FGD.

Hasil akhir yang diharapkan berupa “Dokumen Pemetaan Jawa Barat”. Ini baru langkah awal, sehingga perlu adanya FGD lanjutan. Kontribusi yang diberikan oleh semua pihak yang terlibat dapat menjadi panduan pada saat perencanaan untuk membangun Sumber Daya Manusia di Jawa Barat. Mudah-mudahan SDM dapat berdaya saing, karena memang potensi SDM di Jawa Barat dapat dijadikan andalan dibandingkan dengan provinsi lain.