DEPOK, (PR).- Menteri Sosial Republik Indonesia Khofifah Indar Parawansa meluncurkan program elektronik warung gotong royong kelompok usaha bersama (E-Warong Kube) di Kota Depok, Senin 9 Januari 2017. Keberadaan warung itu dinilai akan memutus mata rantai kemiskinan Kota Depok.

Kementerian Sosial menargetkan berdirinya 43 warung gotong royong di Depok. Dari target 43, Kemensos baru meresmikan 1 E-Warong di ‎Jalan Akasia IV No 113, RT 1 RW 2, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.

“Sekarang kita akan masuk ke area di mana kita memutus kemiskinan dari orang tua (masyarakat), maka harus ada pemberdayaan ekonomi secara signifikan,” ucap Khofifah dalam ‎peluncuran E-Warong di Balai Kota Depok, Jalan Margonda Raya, Kota Depok , Senin 9 Januari 2017. Kata dia, E-Warong akan menjadi tempat warga miskin mendapat bantuan pangan. “Ini akan menjadi tempat di mana penerima raskin (beras miskin) atau rastra (beras sejahtera) itu akan mengkonversikan dari subsidi pangan ke bantuan pangan.”

Konversi dilakukan dengan menggunakan kartu keluarga sejahtera. “Mereka yang punya kartu keluarga sejahtera yang tiap bulan akan di top up (diisi) Rp 110.000, mereka bisa dapatkan misalnya, ambil beras 10 kilogram mereka bisa ambil gula katakan 2 kilogram. Mereka pun ada sisa 16.000 itu tidak akan hangus karena top up bulan berikutnya bisa diakumulasikan,” kata Khofifah.

Sejumlah bahan pokok yang bisa dikonversi di E-Warong adalah beras dan gula. Penentuan nilai konversi dua komoditas pokok tersebut berdasarkan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Dengan cara itu, harga komoditas tak akan melambung melebih HET seperti yang kerap terjadi di pasaran.

Khofifah  menambahkan, keperluan warga lain seperti gas elpiji 3 kilogram dan subsidi listrik bisa pula dikonversi di E-Warong “Ada sudah 30-an kota lebih yang elpiji sudah diintegrasikan (dengan sistem E-Warong), kemudian (subsidi) listrik juga sedang proses mengintegrasikan,” kata Khofifah.

Menurut dia, sistem E-Warong‎ bisa mencegah warga membelanjakan bantuan yang diterimanya guna barang-barang tak signifikan atau di luar kebutuhan pokok. Soalnya, bantuan yang diberikan berupa nontunai. Selain dinilai lebih tepat sasaran, data penerima bantuan bisa diperbaharui setiap saat oleh masing-masing pemeritah daerah.

“Kementerian Sosial sudah menyiapkan sistem yang bisa diaplikasikan oleh para bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota untuk bisa update data real time. Supaya percepatan revisi data lebih murah, mudah, tentu dengan validasinya lebih rapi,” ucap Khofifah.