Inilah, Bandung.- Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) menyiapkan anggaran Rp6 miliar untuk revitalisasi koperasi.

Pasalnya, gerakan aktivitas ekonomi rakyat melalui koperasi mulai tampak pasif. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan suatu daerah dan kelayakan standar hidup masyarakatnya.

Pelatihan dan pembinaan tentunya menjadi fokus utama untuk koperasi- koprasi yang ada di Jawa Barat. Anggaran tersebut rencanannya digunakan bukan hanya untuk koperasi yang aktif, namun untuk koperasi yang tidak aktif.

“Untuk pelatihan tahun ini akan diadakan untuk 50 angkatan di mana setiap angkatannya sekitar 25 orang. Kalau hal tersebut tercapai, lanjut dia, dalam setahun Jawa Barat akan menghasil kader koperasi 1.250 orang,” jelas Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Barat Elis Yatimah, Rabu (20/4).

Dia menjelaskan, untuk saat ini jumlah koperasi yang dibina berjumlah 1.100 koperasi. Jumlah tersebut termasuk koperasi primer dan sekunder. Ke depan anggaran tersebut akan diberikan secara bertahap kepada koperasi yang berbadan hukum pemerintah provinsi Jawa Barat. Dia mengatakan, anggaran yang ada saat ini masih cukup terbatas.

Namun, untuk koperasi yang berbadan hukum Kota/Kabupaten di Jawa Barat anggaran disesuai tergantung kepala daerah dan DPRD setempat. Kemudian, untuk pelatihan diakui olehnya memang melibatkan peserta yang ada di Kota/kabupaten setempat. “Targetnya kita akan membangun 100 koperasi dalam satu tahun ini,” kata dia.

Pihaknya juga mengakui setengah dari koperasi yang ada di Jabar mulai tidak aktif. Namun, dengan berbagai langkah yang tersebut pihaknya yakin koperasi di Jawa Barat akan lebih eksis dan lebih maju.

Seperti yang pernah diberitakan sebelumnya, untuk beberapa daerah berkembang di Jabar, eksistensi koperasi tampak belum berdampak besar. Pengamat ekonomi Universitas Pasundan Acuviarta Kartabi, menjelaskan tidak aktifnya koperasi faktor utamanya yaitu masalah dalam manejemen.

“Misalnya para anggota tidak memiliki kandungan visi dan yang sama. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya kontrol sesama anggotanya,” ujar dia.

Jika koperasi berjalan dengan baik, hal tersebut dapat meningkatkan ekonomi kerakyatan. Sehingga saat ini, peran koperasi masih belum terlihat secara jelas. Pihaknya juga menggambarkan, ada banyak koperasi di Indonesia yang hanya tinggal nama atau kata lain tidak sehat.

“Itu perlu dilakukan adalah kontrol dari pemerintah. Serta langkah konkret dari semua pihak mengenai hal ini,” jelas dia.