Bandung, Bappeda Jabar.- Pada capaian kinerja pembangunan tahun 2016, laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia di Jawa Barat mengalami peningkatan. Laju Pertumbuhan Ekonomi mencapai 5,67 persen. Jumlah ini berada diatas rata-rata nasional sebesar 5,02 persen.

“Laju Pertumbuhan Ekonomi tersebut telah meningkatkan pendapatan masyarakat Jawa Barat yang ditandai oleh meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan pada tahun 2016 mencapai 1.652 Trilyun rupiah lebih, serta PDRB per kapita (adhk) meningkat dari 25,84 juta rupiah tahun 2015 menjadi 26,92 juta rupiah pada tahun 2016,” ungkap Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar saat memberi sambutam di Ruang Sidang Soehoed Warnaen Kantor Bappeda Prov Jabar, Senin (10/4/17).

Selain itu, peningkatan juga terdapat pada bidang pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 70,19 poin dengan komposisi Indeks Pendidikan 61,39 poin, Capaian Indeks Kesehatan mencapai 81,05 poin. Sedangkan pengeluaran perkapita mencapai 9,8 juta rupiah lebih, dengan indeks pengeluaran sebesar 69,51 poin.

“Keberhasilan tersebut perlu kita syukuri akan tetapi kita tidak boleh berpuas diri, karena masih dihadapkan pada beberapa permasalahan utama pembangunan yang memerlukan sinergi dari berbagai pihak, khususnya antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota,” ucapnya.

Untuk ketiga kalinya sejak tahun 2015 Bappeda Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan Virtual Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serentak di 27 kabupaten/kota.

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari pelaksanaan Musrenbang Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 yang bertujuan untuk mensinergikan program dan prioritas pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Pelaksanaan Musrenbang secara Virtual telah mampu meningkatkan kualitas dan akuntabilitas proses perencanaan, mengingat karakteristik Virtual Musrenbang yang efisien, efektif serta akuntabel melalui pendokumentasian secara digital.

Upaya mencapai sinergitas dilaksanakan melalui dialog antara Gubernur Jawa Barat dengan bupati/walikota. Substansi utama dialog tersebut  merujuk pada hasil-hasil pembahasan dari  tahapan perencanaan sebelumnya.

Virtual Musrenbang menghasilkan kesepakatan prioritas-prioritas pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Hasil tersebut merupakan bahan untuk dibahas pada acara puncak Musrenbang Provinsi yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 13 April 2017, dan menjadi bahan dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.