SUBANG, (PR).- Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menegaskan dirinya tak ingin mendengar ada anak tak mampu drop out sekolah karena alasan biaya. Walaupun di sekolah banyak kebutuhan, tetapi khusus anak tak mampu jangan dibebani biaya di sekolah.

“Haram kalau ada anak tak mampu DO sekolah karena alasan biaya, ini tak boleh terjadi. Mereka harus bisa sekolah hingga selesai, ada pengecualian kalau itu karena keinginan si anak dengan alasan sudah tak mampu mengikuti pelajaran,” ujarnya disaat kunjungan kerja di Balai Perlindungan Sosial Asuhan Anak (BPSAA) Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang, Kamis 12 Januari 2017.

Hadir pada acara tersebut Plt Bupati Subang Imas Aryumningsih, Kapolres Subang Yudhi Sulistianto Wahid serta para pejabat Pemprov Jabar dan Pemkab Subang.

Dikatakan Demiz, ada sejumlah kasus anak tak mampu, terpaksa mundur dari sekolah karena tuntutan orang tuanya. Akhirnya si anak berhenti sekolah dan harus membantu orang tua memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.

“Saya berharap ada peran aktif dari masyarakat, membantu anak tak mampu termasuk telantar. Sebab bukan hanya urusan pemerintah, apalagi saat ini masih banyak anak yang butuh bantuan,” ujarnya.

Demiz juga menyempatkan dialog dengan anak-anak di BPSAA, sekaligus memberikan “suntikan” motivasi agar mereka tidak minder, dan harus percaya diri menunjukan kemampuan disekolah masing-masing. Selain itu harus terus semangat belajar, sambil mengembangkan jiwa kewirausahaan. Ke depannya, tak hanya ingin menjadi pegawai, tetapi harus bisa wirausaha serta membuka lapangan pekerjaan.

“Tiap tahun di jabar dilaksanakan pelatihan wirausaha 20 ribu orang, kami berharap wirausaha baru terus tumbuh makin banyak, sehingga bisa menguatkan ketahanan ekonomi Jabar. Tentunya akses modal dibuka juga, tapi intinya harus merubah mainset, jadi pegawai itu pilihan terakhir,” ujarnya.

Kepala BPSAA Nizar mengatakan saat ini di balai ada 350 anak yatim piatu, duafa, telantar hingga korban kekerasan. Jumlah anak itu tersebar tak hanya di Subang tetapi di Sub unit seperti di Cimahi, Bandung, dan Garut. Selain menempati mess yang layak, sekolahnya juga dibiayai APBD Provinsi Jabar.

“Saat ini anak yang diurus mulai 0 sampai 18 tahun, kami harap ke depannya bisa sampai anak bekerja,” katanya.