Orientasi RPJMD serta RKPD Provinsi Jawa Barat (Jabar) adalah upaya penanggulangan kemiskinan dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan Jabar. Hal itu sangat tepat keberadaanya mengingat tingkat kemiskinan di Jabar masih cukup tinggi. Akar permasalahan dari kemiskinan masyarakat dimanapun berujung pada tingkat pendidikan yang begitu rendah. Hal itu adalah sebagaian dari akar permasalahan yang secara mendasar dipahami oleh banyak pihak, bahwa pendidikan bisa meningkatkan kualitas hidup manusia. Berbagai upaya dilakukan untuk menggali solusi terkait penanggulangan kemiskinan tersebut. Bimbingan teknis upaya penanggulangan kemiskinan yang digelar oleh Bappeda Provinsi (Jabar) di Hotel Jayakarta Bandung, pada hari Senin (18/08), adalah salah satu upaya pencarian solusi penanggulangan kemiskinan. Agenda yang dipandu oleh Sub. Bagian Perencanaan Ir. Yuke Mauliani S, M.Si tersebut dihadiri oleh OPD Kab/Kota se-Jabar Sambutan Kepala Bappeda Jabar Prof. Dr. Ir. Deny Juanda P, DEA dalam pembukaan acara itu dibacakan oleh Sekretaris Bappeda Jabar Ir. H. Husain Achmad, MM. Prof. Deny menuturkan bahwa jumlah penduduk Jabar hampir 20 persen dari penduduk Indonesia. Jabar masih memiliki permasalahan yang harus diselesaikan, diantaranya mengenai angka rata-rata lama sekolah, kekurangan gizi dan rumah tidak layak huni (rutilahu). Akar permasalahan diperkirakan karena kemiskinan di Jabar masih cenderung tinggi. Dalam rangka mengatasi kemiskinan di Jabar, maka RPJMD Tahun 2013-2018 serta RKPD Tahun 2015 sebagai dasar rencana pembangunan Daerah, berorientasi pada upaya penanggulangan kemiskinan dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan Provinsi Jabar. Penanggulangan kemiskinan menjadi bagian kebijakan dari program pemerintah yang akan dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian pembangunan di Jabar. Efektifitas penanggulangan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh koordinasi multi pihak dan lintas pemerintahan dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Dengan dibentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi dan Kab/Kota, diharapkan kita sebagai aparatur pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dan bersinergi pada berbagai program maupun kegiatan untuk menanggulangi kemiskinan di Daerah kita masing-masing. Tujuan acara tersebut agar TKPK Provinsi dan Kab/kota dapat menganalisis kondisi kemiskinan serta melakukan evaluasi yang selanjutnya dirumuskan sebagai bahan kebijakan strategi penanggulangan kemiskinan Daerah. Diharapkan melalui acara tersebut kita semakin mampu menganalisis permasalahan kemiskinan di Daerah serta mampu berkontribusi bagi keputusan yang diambil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jabar secara keseluruhan. Hampir Senada dengan isi sambutan Prof. Deni, Sekretaris menuturkan bahwa Jawa Barat mempunyai penduduk yang sangat tinggi, hampir 20 persen dari penduduk Indonesia. Bersamaan dengan itu, tingkat kemiskinannya juga cukup tinggi. Kriteria kemiskinan secara mendasar yaitu Ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan, papan serta pendidikan tuturnya. Ada beberapa hal yang cukup menarik yang harus kita pahami bahwa Tuhan menciptakan sesuatu berpasang-pasangan, seperti tertawa-menangis, kematian-menghidupkan, lelaki-perempuan, kekayaan-kecukupan. Perlu digaris bawahi terkait dengan pasangan kekayaan bukanlah kemiskinan melainkan kecukupan. Didalam ayat Al-Quran tepatnya dalam surat An-najm, tidak disebutkan bahwa pasangan dari kekayaan adalah kemiskinan. Sehingga ini harus menjadi keyakinan kita untuk berhasil menanggulangi kemiskinan tersebut. Sesuai dengan jadwal kegiatan, rencananya acara akan digelar selama tiga hari dengan menghadirkan narasumber dari Bappenas. Sementara hasil yang diharapkan dari bimbingan ini adalah mampu memetakan, menganalisis kemiskinan yang ada disetiap Daerah, sehingga berdasarkan analisis tersebut diharapkan muncul solusi yang cepat dan tepat dalam penanggulangannya.